Komisi IV Minta IPB Berikan Terobosan Baru di Sektor Pertanian
Saat ini IPB sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi.
Suara.com - Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo menilai, implementasi dari nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), yang merupakan hal yang penting dan sangat dinantikan, sehingga IPB dapat memberikan terobosan baru pada sektor pertanian. Saat ini, Indonesia sedang menghadari masalah pertanian yang sangat serius.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mencontohkan salah satu masalah yang harus mampu ditangani adalah bagaimana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa perlu impor dari negara lain. Hal ini disampaikannya, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Resource Governance for Future Agriculture”, usai penandantanganan MoU antara Setjen dan BK DPR RI dengan IPB, di Kampus IPB, Jawa Barat, Jumat (9/8/2019).
“Kalau bisa, kita tak impor. Impor memang tidak dilarang, tapi masa sih harus impor? Padahal seharusnya bisa. Ini yang harus kita luruskan. Kita minta MoU dengan perguruan tinggi ini, saya yakin juga akan mencetak kader-kader hebat dan para peneliti di sini yang kita mau minta ada terobosan-terobosan dalam sektor pertanian,” tegas Edhy.
Ia menambahkan, jika terobosan dalam sektor pertanian tentu akan memerlukan biaya tambahan. Saat ini, ia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian pun bukanlah angka yang kecil.
Baca Juga: Ketua DPR : Penguasaan Wilayah Siber Jadi Kedaulatan Sebuah Bangsa
Ia berpendapat, efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian, sehingga ke depan, jika anggaran pertanian ditambah, maka harus mampu mengurangi angka impor bahan pangan.
“Jangan sampai kita membesarkan anggaran, tapi ujungnya juga produktivitasnya sama. Kita tidak menampik bahwa kita tidak berdiri sebagai satu negara sendirian di dunia ini, tapi bukankah untuk menjaga ketahanan itu jauh lebih penting, karena ujungnya adalah untuk kedaulatan. Jangan ngomong kita berdaulat, kalau ujungnya masih harus bergantung dengan negara lain,” jelas Edhy.
Politisi dapil Sumatera Selatan I ini pun minta IPB untuk memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian. Jika masalahnya ada pada anggaran, Edhy menyatakan siap untuk membuka jalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, agar IPB dapat menerima anggaran dari APBN.
Ia pun siap untuk melibatkan KPK maupun penegak hukum lainnya untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran untuk penelitian tersebut.
“Tujuan akhirnya, bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit, bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi. Itu yang harus jadi terbososan. Ini baru satu produksi. Yang lain dari peternakan, apakah kita harus impor sapi terus setiap saat? Kenapa tidak berani kita munculkan produksi sapi sendiri, padahal kita punya karyawan, punya tempat, punya masyarakat, punya petani. Tinggal bagaimana menyatukannya,” tandas Edhy.
Baca Juga: KPK Periksa Anggota Komisi V DPR Terkait Korupsi Proyek Jalan PUPR
Sementara itu, Guru Besar Sekolah Bisnis IPB, Syamsul Maarif mengatakan, saat ini IPB sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi, sehingga dapat menyejahterakan petani.
