Fahri Hamzah : Ada Pihak yang Mencoba Mengacaukan Papua
Presiden Jokowi sebagai presiden memiliki tugas berat.
Suara.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengungkapkan, ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan Papua, terutama dunia Internasional yang tidak suka dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia berharap Presiden Joko Widodo mengambil langkah strategis dan menciptakan tindakan yang benar-benar cermat dan luar biasa.
“Sekali lagi, pihak pemain di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua yang tidak pernah selesai," tandas Fahri, dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu berharap, pemerintahan Presiden Jokowi jangan sampai terlambat mengatasi masalah Papua. Apalagi ada pihak-pihak yang mencoba melakukan mobilisasi dukungan internasional terkait insiden itu.
“Jika presiden terlalu datar membuat pernyataan, sementara orang sudah bertindak jauh, termasuk adanya pihak yang mencoba menginternasionalisasi persoalan ini, nanti kita menyesal karena terlambat,” pesan Fahri.
Baca Juga: Wakil Ketua Baleg : Seluruh Fraksi DPR Sepakat Revisi UU PPP
Ia juga mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya bisa mengeluarkan langkah dan kebijakan yang luar biasa agar kericuhan di wilayah itu dapat berakhir.
"Perkembangan terbaru di Papua itu sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari presiden,” papar Fahri.
Fahri mengatakan, seharusnya pemerintah bisa memberikan pesan yang substansial yang mampu membekas hingga ke relung hati seluruh masyarakat Papua. Fahri menyarankan Jokowi bisa menjelaskan secara gamblang dan terukur berbagai rencana strategisnya dalam membangun kepercayaan masyarakat Papua kembali usai insiden tersebut, agar situasi di Papua kembali kondusif dan tak ada kerusuhan lanjutan.
“Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat, dan kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," ungkap legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Fahri menambahkan, Presiden Jokowi sebagai presiden memiliki tugas berat. Permasalahan Papua menjadi tugas berat pemimpin Indonesia, karena memiliki luas wilayah dan disparitas, baik fisik maupun non fisik yang tidak sederhana.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Asumsi Dasar Ekonomi Makro 5,3 Persen
"Termasuk jarak psikologis dan lain sebagainya, yang semuanya harus dijembatani dengan rencana-rencana yang luar biasa," tuturnya.
