Komisi III : Darurat Narkoba Jangan Hanya Retorika
Bandar narkoba tidak boleh lagi mendapat ruang untuk mengedarkan narkoba.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menegaskan, jika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negeri ini darurat narkoba, maka harus ada implementasi dan tindak lanjutnya. Menurutnya, pernyataan itu bukan hanya retorika saja, tapi darurat narkoba harus ada komitmen dari presiden dan implementasi dari perkataan tersebut.
Bandar narkoba tidak boleh lagi mendapat ruang untuk mengedarkan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.
“Bandar narkoba mendekati aparat dan memberikan uang kepada oknum-oknum aparat, agar bisnis mereka aman dan bisa dijaga. Oleh karena itu, butuh komitmen presiden. Jangan hanya retorika saja, implementasinya tidak tampak di lapangan,” ujarnya, usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR dengan Kapolda Sumut, Kajati Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan BNNP Sumut, di Mapolda Sumut, Sabtu (31/8/2019).
Beberapa bulan lalu, BNNP Sumut berhasil mengungkap keterlibatan napi Lapas Tanjung Gusta Medan dalam jaringan peredaran narkotika internasional. Napi tersebut bernama Khairul Arifin Hasibuan alias Dedek Kunto, yang sudah divonis 8 tahun penjara.
Baca Juga: Ketua DPR : Perayaan HUT DPR Jadi Momentum Emas Saling Berinteraksi
Dalam kasus ini, Khairul melakukan pengendalian peredaran narkoba melalui telepon seluler yang diselundupkannya ke dalam lapas.
Menanggapi hal tersebut, Nasir mengaku cukup sulit untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia, karena omset dari peredaran narkoba yang menggiurkan, bahkan mencapai jumlah triliunan rupiah. Politisi F-PKS itu melihat banyak pihak yang mendekati oknum penegak hukum untuk melindungi bisnis haram tersebut.
Menurutnya, mafia narkoba uangnya sangat banyak, sehingga bisa menyuap siapa saja yang menghalangi.
“Butuh formulasi khusus untuk menangani narkoba. Oleh karena itu, pemerintah terutama BNN harus melibatkan semua pihak dan pintu-pintu yang selama ini menjadi tempat masuknya narkoba, harus ditutup rapat. Jika mereka datang dari laut, maka Angkatan Laut juga harus diberdayakan, sarana dan prasarana mereka harus ditingkatkan. Kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan, karena para mafia narkoba tidak punya batasan uang,” ujar Nasir.
Baca Juga: Wakil Ketua Baleg : Seluruh Fraksi DPR Sepakat Revisi UU PPP