Ketua DPR Soroti Ketimpangan Kesejahteraan Warga Dunia

Suara.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyoroti masih tingginya ketimpangan kesejahteraan warga dunia. Laporan Oxam International 2019, organisasi nirlaba di Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana, menyebutkan, pada 2018, terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.

Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, di saat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen. Laporan tersebut juga menyebutkan, sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.

"Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan, antara Maret - Juni 2017 hingga Maret - Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh 2,5 miliar dolar AS rata-rata per hari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang  500  juta dolar AS per hari. Data-data tersebut menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan, menjadi hal yang perlu kita perangi bersama," ujar Bamsoet, saat membuka "3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3)", di Bali, Rabu (4/9/2019).

Hadir dalam acara ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang memberikan special remark, Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan President Inter-Parliamentary Union, Gabriela Cuevas Barron.

Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019

Hadir pula pimpinan parlemen dari 27 negara, antara lain Ketua Parlemen Arab Saudi, Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheikh, Ketua Parlemen Portugal, Mr. Eduardo Ferro Rodrigues, Ketua Parlemen Timor Leste, Mr. Arao Noe de Jesus da Costa Amaral, Ketua Parlemen Gambia, Mr. Mariam Jack Danton, Wakil Ketua Parlemen, Jordan Mr. Ahmad Hamisat, dan Wakil Ketua Parlemen Kamerun, Mr. Mbah Ndam Joseph.

Turut serta empat organisasi internasional dan pemerintahan yang menjadi observer, seperti Westminster Foundation for Democracy (WFD), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) dan DAP Malaysia (Women Wing).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, WPFSD merupakan forum parlemen dunia yang diinisiasi oleh DPR yang berfokus kepada peningkatan peran parlemen dalam pencapain Sustainable Development Goals (SDGs). Sidang WPFSD dilakukan secara berkala setiap tahunnya, dimulai sejak 2017 hingga kini, dengan mengangkat berbagai tema yang menjadi perhatian dunia.

"Sebagai bagian dari implementasi fungsi diplomasi parlemen yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3, DPR telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD ke-3 ini akan membahas tentang memerangi ketimpangan melalui inklusi sosial dan keuangan," tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, selama bertahun-tahun, ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan pada masyarakat dunia sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.

Baca Juga: DPR : Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel

"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya, berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan SDGs di masing-masing negaranya bisa tercapai. Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs," jelas Bamsoet.