WPFSD 2019 ke-3 Resmi Diakhiri dengan Bali Roadmap

Suara.com - Gelaran World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) 2019, resmi diakhiri dengan diadopsinya kesepakatan "Bali Roadmap". Kesepakatan yang diinisasi oleh DPR ini merupakan perwujudan kebutuhan pada komitmen dan political will yang kuat, serta petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf, menilai sukses kesepakatan Bali Roadmap sebagai prestasi pencapaian SGDs atau agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, salah satunya dengan slogan "leaving no one behind", atau tidak seorangpun rakyat yang ditinggalkan.

“Alhamdulillah ini sukses yang luar biasa untuk DPR, tentunya untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai. Saat ini, kita sudah berhasil memberikan kepada Indonesia, outcome dokumen, yaitu Bali Roadmap untuk pencapaian SDGs atau agenda 2030,” kata Ketua WPFSD ini, usai acara WPFSD 2019 di Badung, Bali, pada Kamis (5/9/2019).

Setidaknya, terdapat tiga hal yang menjadi substansi utama dalam dokumen kesepakatan Bali Roadmap, yaitu pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia dengan tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Baca Juga: Soal RUU KPK, Jokowi: Itu Inisiatif DPR, Saya Belum Tahu Isinya

Tidak hanya itu, Bali Roadmap yang disepakati oleh seluruh peserta dari 150 delegasi dari 28 negara juga mendorong lokalisasi tujuan pembangunan Berkelanjutan, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat.

Selanjutnya, kesepakatan ini juga mendesak kemitraan dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

Forum parlemen sedunia yang telah memasuki tahun ketiga ini juga dihadiri  Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), Gabriele Cuevas Barron. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia, terutama pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Saya sangat bangga dengan apa yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR bersama semua anggota parlemen dunia. Saya yakin, forum ini bisa menjadi acara untuk menyusun banyak kerja sama, dialog internasional, dan tentu saja lebih banyak hasil yang bisa dibawa kembali ke daerah konstituen kita,” ujarnya.

Parlemen menduduki peran kunci dari implementasi SDGs. Menurut Senator asal Meksiko ini, seorang anggota dewan tidak bisa memikirkan cara mengubah dunia dalam waktu 11 tahun, jika tidak mempunyai cara pandang yang lebih jelas tentang tanggung jawab seorang legislator dalam pencapaian Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Baca Juga: DPR Revisi UU KPK, Pimpinan Hingga Penyidik Bakal Diawasi

“Masih banyak negara yang memiliki hukum yang diskriminatif, sehingga seluruh legislatif di setiap negara harus berkomitmen untuk ‘leaving no one behind’. Berkaitan dengan anggaran, langkah terbaik untuk memerangi semua permasalahan adalah dengan mengesahkan anggaran yang tepat sasaran, sehinggga forum seperti ini dapat terus berlangsung sehingga berbagai negara dapat berbagi best practice telah mereka lakukan dalam pencapaian Pembangunan Berkelanjutan,” tutupnya.