DPR Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian 5 Tahun Berturut-turut

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 13 September 2019 | 10:17 WIB

Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT, Utut Adianto. (Dok : DPR).

DPR berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.

Suara.com - DPR meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut, atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan kepada DPR, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bertema “Optimalisasi Laporan Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”.

Hadir menerima penghargaan tersebut, Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT, Utut Adianto. Ia mengatakan, ia bersyukur atas keberhasilan DPR dalam meraih penghargaan dari pemerintah tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, DPR terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.

“Kita bersyukur, DPR, di tengah kritik dan berbagai pendapat yang seringkali menyudutkan, ternyata di laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian WTP dari BPK. Hari ini, kita mendapat penghargaan untuk prestasi tersebut,” katanya, saat diwawancara Parlementaria usai menerima penghargaan di Gedung Dharmapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Islandar mengatakan, meski WTP telah diraih, namun penyempurnaan mekanisme pelaporan terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya kementerian/lembaga bisa mulai beradaptasi dengan mekanisme digital dalam pelaporan keuangan dan badan milik negara (BMN).

“Sebenarnya hingga tahun ini, kita sudah 11 kali mendapat opini WTP. Itu adalah target pencapaian tertinggi dalam mekanisme audit BPK. WTP bukan adalah target akhir, walaupun sudah WTP kita tetap terus memperbaiki mekanisme dalam pelaporan baik secara keuangan, maupun barang milik negara (BMN), sehingga lebih sederhana dan lebih cepat di masa mendatang,” ujarp Indra.

Senada dengan pernyataan Sekjen DPR, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi yang paling penting adalah pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” ujarnya.

Dengan adanya penghargaan tersebut, seluruh pihak mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat. Apalagi keuangan negara punya peran dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, hingga mendorong pemerataan yang semakin kuat.