DPR Nilai, Angka PDB Bukan Tolok Ukur Kesejahteraan Masyarakat

Suara.com - Saat negara-negara masih fokus pada angka Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menentukan tingkat kesejahteraan, berbagai studi menemukan bahwa angka-angka tersebut tidak merefleksikan kondisi sesungguhnya. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Dave Akbarshah Fikarno menilai, peralihan menuju indeks kebahagiaan untuk mengukur tingkat kesejahteraan warna negara kini harus mulai digencarkan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan "The Sixth IPU Global Conference of Young Parliamentarians", yang berlangsung di Asunción, Paraguay, 9–10 September 2019. IPU Global Conference of Young Parliamentarians merupakan organisasi di bawah IPU yang menghimpun anggota parlemen dunia yang berusia di bawah 45 tahun.

Pertemuan tahun ini mengambil tema besar "Achieving the SDGs and Empowering Youth through Well-Being".

Anggota delegasi BKSAP DPR terdiri dari Irene Yusiana Roba Puteri (F-PDI Perjuangan), Jerry Sambuaga (F-PG) dan Rachel Mariam Sayidina (F-Gerindra). Menanggapi paparan mengenai indeks kebahagiaan, Jerry menyampaikan, Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan pengukuran kesejahteraan di seluruh dunia.

Baca Juga: Firli Bahuri Jadi Ketua KPK, DPR: Kami Tak Bisa Buat Semua Orang Senang

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga merilis indeks kebahagiaan Indonesia. Menurut indeks kebahagiaan terbaru, orang-orang di daerah perkotaan yang telah menikmati keberhasilan pembangunan cenderung lebih bahagia daripada orang-orang di daerah pedesaan.

Oleh karena itu, anggota parlemen muda harus berperan dalam pengembangan daerah pedesaan dan pemerataan pembangunan antara desa dan kota.

Hal ini dikuatkan oleh Rachel yang menyampaikan pandangan Indonesia bahwa berdasarkan indeks kebahagiaan Indonesia, disimpulkan bahwa  kebijakan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan upah minimum secara proporsional, dan bantuan terhadap masyarakat pra-sejahtera sangat diperlukan kaum muda, terutama saat Indonesia tengah bersiap menghadapi bonus demografi.

Kontribusi terbaik yang dapat dilakukan anggota parlemen muda dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah melalui penguatan peran pengawasan terutama pengawasan atas penggunaan anggaran negara dalam implementasi kebijakan-kebijakan pro rakyat.

Sementara itu, Irine menggarisbawahi visi Nawacita (sembilan prioritas) Presiden Joko Widodo, yang merupakan visi pembangunan yang inklusif.  Setiap warga negara diajak untuk berperan dalam proses pembangunan, terutama kaum muda.

Baca Juga: DPR Sebut Pilih Irjen Firli Bahuri Jadi Ketua KPK karena Sering Dizalimi

“Membangun generasi muda bangsa dan menjamin kesejahteraan pemuda menjadi prioritas yang diterjemahkan ke dalam dua aspek utama pendidikan dan kesempatan kerja. Indonesia secara konsisten melakukan upaya mengatasi tantangan ketidakcocokan antara keterampilan lulusan sekolah dan permintaan pasar tenaga kerja,”urai Irene.

Alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, payung legislasi pengembangan ristek melalu Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek), dan institusi penggerak pembangunan ekonomi kreatif kaum muda melalui pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) merupakan beberapa inisiatif yang memiliki keberpihakan kepada kaum muda.

Di akhir pertemuan, Dave menekankan peran anggota parlemen muda dalam mendorong pendekatan yang lebih inklusif, adil dan seimbang untuk pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian SDGs. Salah satu yang menjadi keprihatinan kaum muda saat ini adalah keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan aspek lingkungan.

“Generasi muda berada di posisi yang tepat sebagai agent of change atas pola-pola produksi dan konsumsi yang telah ada saat ini. Dalam hal ini, anggota parlemen muda dapat mendorong kebijakan yang memfasilitasi peralihan pada pola produksi dan konsumsi yang lebih rasional untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan,” pungkas Dave.