Fadli Zon Terima Kunjungan Sekjen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly

Fabiola Febrinastri
Fadli Zon Terima Kunjungan Sekjen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berdiskusi dengan Sekjen AIPA. (Dok : DPR)

Forum AIPA perlu membahas persoalan kemanusiaan, seperti Rohingya.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Fadli Zon menerima kunjungan terakhir Sekjen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Isra Suntornvut, yang akan segera mengakhiri masa tugasnya selama tiga tahun di Indonesia. Fadli berpesan, ke depan, AIPA bisa lebih progresif dalam membahas persoalan-persoalan yang terjadi di Asia Tenggara.

“Atas nama DPR, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangannya untuk menjembatani parlemen se-Asia Tenggara yang tergabung dalam AIPA. Kita berharap penggantinya juga bisa membuat AIPA ini lebih dinamis, tidak hanya sebagai forum arisan dari negara-negara Asia Tenggara,” tegas politisi Partai Gerindra ini, di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Selama tiga tahun terakhir, lanjut Fadli, sudah banyak resolusi yang dihasilkan bersama AIPA, diantaranya resolusi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. DPR juga terus berpartisipasi aktif dalam gelaran forum yang diselenggarakan AIPA.

Ia menyatakan berupaya untuk menjadikan Forum AIPA lebih dinamis dalam meng-address permasalahan teraktual, termasuk persoalan Rohingnya.

Baca Juga: Cuma 80 Anggota DPR yang Bersidang, Keabsahan UU KPK Baru Dipertanyakan

“Selama ini, kita selalu menghadiri AIPA di Filipina, Singapura, dan Thailand. Kami berusaha menjadikan Forum AIPA menjadi yang dinamis, utamanya dalam meng-address isu-isu yang aktual, misalnya persoalan Rohingya yang jumlah pengungsinya sudah mencapai lebih dari satu juta orang,” ungkap Presiden Global Organization of Paliamentarians Against Corruption (GOPAC) itu.

Sayangnya, Fadli menilai Forum AIPA belum mampu untuk melahirkan resolusi-resolusi dalam bidang politik, terutama persoalan Rohingya yang terjadi di Myanmar. Hal ini berdasar pada ketentuan di AIPA, yang mengharuskan pembahasan secara konsensus, atau disepakati bersama negara-negara anggota ASEAN.

“Maka saya menjadikan cara konsensus itu dengan cara kita tidak usah membicarakan politik, kalau kita tidak membicarakan Rohingya,” tambahnya.

Pembahasan seputar krisis migran yang terjadi di Rohingnya, ditempuh bukan dalam waktu yang singkat. Permasalahan turut menjadi perhatian dunia ini, tentu sudah sebaiknya mendapatkan perhatian di rumah sendiri, dalam lingkup negara-negara ASEAN.

Legislator dapil Jawa Barat V itu menganggap perlunya Forum AIPA membahas persoalan kemanusiaan, seperti Rohingya.

Baca Juga: DPR Kebut UU KPK, Setara Institute: Jokowi Tak Miliki Beban Politik Lagi

“Untuk persoalan kemanusiaan yang ada di depan mata kita adalah Rohingya. Bahkan, pada Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) yang menjadi forum parlemen sedunia, sudah ada resolusi Rohingya saat kita ajukan di St. Petersburg, Rusia lalu. Parlemen Dunia sudah meng-address ini, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Parlemen Uni Eropa juga, tetapi kita tidak mampu membawa isu ini di parlemen ASEAN sendiri,” pungkas Fadli.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI