Ketua DPR: Perdagangan Antar Negara harus untuk Kepentingan Rakyat

Fabiola Febrinastri

Rabu, 06 November 2019 | 08:02 WIB

Ketua DPR, Puan Maharani saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Ketua-ketua Parlemen Negara anggota G20 di Tokyo, Jepang. (Dok : DPR)

Pertemuan yang dihadiri 18 negara dan 2 organisasi internasional.

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai, perdagangan antar negara selayaknya harus selalu berpegang pada kepentingan rakyat dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif terutama dalam hal akses dan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam global value chain, serta peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan.

“Parlemen dapat berperan dalam meningkatkan perdagangan inklusif terutama dalam hal akses dan partisipasi UMKM dalam global value chain, serta peningkatan peran wirausaha perempuan dalam perdagangan. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan parlemen-parlemen negara G20 harus sejalan dengan kesepakatan di level eksekutif,” ujar Puan, saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Ketua-ketua Parlemen Negara anggota G20 di Tokyo, Jepang, Senin (4/11/2019).

Pertemuan kerja sama Inter-Parliamentary Union (IPU) dan parlemen Jepang ini dilaksanakan di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang. Pertemuan yang dihadiri 18 negara dan 2 organisasi internasional (Parlemen Uni Eropa dan IPU) ini berdialog untuk mencari kesepahaman dalam menyikapi pelemahan sistem perdagangan multilateral.

Tiga isu yang menjadi fokus bahasan adalah sistem perdagangan yang berkeadilan, inovasi teknologi yang berpusat pada manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Terkait hal itu, dalam sidang G20 ke-6 ini, Puan yang menjadi salah satu keynote speaker di sesi 3 juga menyampaikan berbagai upaya nasional untuk akselerasi capaian TPB, terutama dukungan bagi sarana implementasi yang efektif dari sisi pendanaan. Indonesia telah melakukan berbagai upaya inovasi pembiayaan pembangunan.

TPB merupakan agenda yang membutuhkan komitmen multistakeholders yang kuat. Komitmen itu harus diikuti upaya membangun tata kelola dunia yang dapat meningkatkan kapasitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seimbang, sehingga setiap negara memiliki derajat kemajuan yang setara.

Pada sesi kedua sidang yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel (F-NasDem), serta anggota DPR, Dolfie O.F.P. (F-PDI Perjuangan) itu, juga membahas mengenai inovasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satu poin yang mendapatkan perhatian delegasi adalah pemanfaatan teknologi selayaknya juga harus dibarengi dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di sela-sela sidang, Puan juga menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Australia (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah), dan Ketua Parlemen Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama antar parlemen.

Ketua-ketua parlemen menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua Parlemen perempuan pertama Indonesia. Hal ini tidak hanya merefleksikan kemajuan kesetaraan gender, tetapi juga kemajuan demokrasi.