Pemberian Stimulus untuk UMKM Dinilai Tepat

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 03 April 2020 | 10:00 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. (Dok : DPR).

Menteri Koperasi dan UKM berjanji akan menebar insentif tersebut seluas mungkin agar dapat menjangkau 64 juta unit usaha kecil di Indonesia.

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menyebut bahwa langkah pemerintah memberikan dana stimulus kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai sangat tepat. Apalagi Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM) berjanji akan menebar insentif tersebut seluas mungkin agar dapat menjangkau 64 juta unit usaha kecil di Indonesia.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan Menkop dan UKM beserta jajaran secara virtual, yang disiarkan langsung melalui ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Ia menuturkan, dana mitigasi yang diberikan untuk menyelamatkan UMKM yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat kecil apabila tepat sasaran.

“RP 2 triliun ini dana mitigasi yang saat ini dikelola oleh Kemenkop UKM. Mudah-mudahan ini realisasi yang ke depan bisa dipertahankan seperti rapat yang lalu bahwa minimalnya untuk Kemenkop UKM ini ya butuh dana Rp 3 triliun gitu ya. Tentu saya pribadi akan mendukung penuh, karena kementerian ini adalah kementerian yang sangat berhubungan dengan rakyat secara langsung,” terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkap, selama ini Kemenkop UKM tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal karena anggaran yang diberikan melalui APBN bagi jenis kementerian yang berhubungan langsung kepada masyarakat ini terbilang sangat minim. Untuk itu dengan adanya dana stimulus ini diharapkan ke depan dapat diandalkan sebagai prime mover pembangunan.

“Seperti yang telah saya sampaikan dalam rapat kerja sebelumnya, bahwa dengan anggaran sekitar 900an miliar itu tidak ada efek yang bisa diandalkan bagi Kemenkop UKM untuk menjadi pendorong, pendobrak, ataupun bisa menjadi prime mover pembangunan di sektor koperasi dan UKM. Karena terlalu kecil stimulus yang disediakan oleh anggaran belanja negara. Sehingga ini momen yang dirasa tepat dan perlu didukung penuh,” jelas Herman.

Dalam pandangan yang sama, anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Mukhtaruddin mengatakan bahwa dalam situasi saat ini, UMKM mempunyai peluang besar berkontribusi untuk perdagangan dalam negeri yang tentu akan dapat meningkatkan usahanya. Sehingga peran Kemenkop UKM sangat dinanti dalam rangka percepatan realisasi tersebut.

Menurutnya hal tersebut bisa dimulai dengan bekerja sama pada platform besar online, e-commerce, serta transportasi online terpercaya dengan cara memberikan kemudahan untuk koperasi atau UMKM bergabung dan melakukan perdagangan online melalui platform-platform tersebut. Politisi Partai Golkar ini juga mendorong Kemenkop UKM segera membentuk rencana jangka panjang guna mengantisipasi dampak dari pandemi yang melanda dunia ini.

“Secara jangka panjang kita lihat dampak wabah Corona ini tidak dapat kita prediksikan kapan akan berakhir dan berapa lama akan kita hadapi. Untuk itu kami menginginkan ada perilaku antisipasi atau perencanaan jangka panjang. Jadi kita tidak terpaku dengan penanganan jangka pendek atau sekarang, tapi juga harus diperhatikan atau dipersiapkan dari sekarang kebijakan dan langkah-langkah antisipasi dampak terburuk di masa yang akan datang,” tutupnya.