Gubernur BI harus Pastikan Cadangan Devisa Cukup Pulihkan Krisis Covid-19

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Gubernur BI harus Pastikan Cadangan Devisa Cukup Pulihkan Krisis Covid-19
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga. (Dok : DPR).

Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi adalah 3 hingga 4 bulan impor.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga mengatakan, berdasarkan sejumlah data puncak penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) masih akan terjadi pada Mei hingga Juni 2020 mendatang.

Dampaknya secara ekonomi, diperkirakan hingga September, dimana kegiatan ekonomi baru dapat bergerak kembali dan baru akan mulai normal pada tahun depan, jika memakai best case scenario.

“Kalau kita hitung sekarang, kekuatan masyarakat sudah mulai melemah, tetapi memang belum mencapai peak-nya, yang akan dimulai pada Bulan Mei. Kalau kita lihat 3 bulan ke depan ini akan menjadi masalah, ditambah perlu 3 bulan untuk recoverydari Covid-19, tentu bisnis juga, sehingga baru tahun depan, ekonomi berjalan normal,” kata Eriko, dalam Rapat Kerja secara virtual Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, Rabu (8/4/2020).

Berdasarkan perkiraan tersebut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai bahwa cadangan devisa nasional yang pada akhir Maret tersisa sebesar 121 miliar dolar AS, yang sempat turun 9,4 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya, dapat mencukupi untuk 7 hingga 9 bulan ke depan.

Baca Juga: DPR Tidak Setuju Gaji ke-13 Dialihkan untuk Tangkal Covid-19

Tetapi ia mempertanyakan kemungkinan Bank Indonesia (BI) menggunakan setengah dari cadangan devisa untuk membantu perekonomian saat ini.

Menurut Eriko, kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi adalah 3 hingga 4 bulan impor, yang ditaksir senilai setengah dari cadangan devisa saat ini yang sebesar 121 miliar dolar AS.

Ia menghitung, setidaknya ada 60 miliar dolar AS yang bisa digunakan BI untuk mengintervensi dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan negara dalam situasi force majure ini.

“Nah, 60 milar dollar AS itu kalau dengan kurs sekarang, kurang lebih Rp 1.000 triliun. Sementara pajak yang kita perkirakan akan mendapatkan Rp 1.700 triliun sampai Rp 1.800 triliun, kalau bisa dapat 60 persen saja itu sudah bagus sekali, sudah mendapatkan Rp 1.100 triliun. Sedangkan penerimaan bukan pajak kalau bisa didapatkan 60 persen saja dalam situasi sekarang angkanya Rp 400 triliun. Jadi total, baru Rp 1.500 triliun," jelasnya.

Sementara itu, kebutuhan nasional dalam menghadapi wabah virus Covid-19 hingga akhir tahun mencapai kisaran Rp 2.500 triliun hingga Rp 2.600 triliun.

Baca Juga: Jadi Beban Negara, DPR Minta Pemerintah Kaji Penurunan Harga Gas

"Berarti ada defisit, ada kekurangan sekitar Rp 1.100 triliun, ini lantas bagaimana. Apakah dengan cadangan devisa 121 miliar dollar AS yang hanya bisa dipergunakan setengahnya, apakah ini memungkinkan," tanya legislator dapil DKI Jakarta II itu.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI