DPR : Pemerintah Diminta Siapkan Strategi Hadapi Gelombang PHK
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan sekitar 1,6 juta warga Indonesia telah di-PHK.
Suara.com - Pemerintah diminta mempersiapkan strategi penanganan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah wabah pandemi Virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay berharap, pemerintah harus mengantisipasi dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), dan Tangerang Raya.
Menurut Wakil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini, potensi PHK ini tidak hanya menimpa buruh harian lepas. Pekerja kantoran pun kemungkinan bernasib serupa, jika wabah Covid-19 terus berkepanjangan.
“Jadi harus dipikirkan juga oleh pemerintah, supaya mereka bisa tetap hidup pada masa-masa sulit," ungkap Saleh, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jakarta, baru-baru ini.
Legislator F-PAN itu meminta pemerintah pusat melalui pemerintah daerah harus rutin memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak secara ekonomi. Bantuan ini amat dibutuhkan publik.
Baca Juga: DPR Minta Penyulut Bentrok TNI - Polri di Papua Ditindak Tegas
“Kalau tidak ada bantuan sosial yang diberikan bagi mereka, saya khawatir status PSBB tidak efektif diberlakukan,” imbuh Saleh.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan sekitar 1,6 juta warga Indonesia telah di-PHK atau dirumahkan. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Kartu Pra Kerja.
Pemerintah telah menganggarkan Rp 20 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja tersebut. Anggaran tersebut ditargetkan dapat memberikan manfaat pada 5,6 juta penerima.
