Legislator Minta Presiden Monitor Langsung Implementasi Larangan Mudik

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Legislator Minta Presiden Monitor Langsung Implementasi Larangan Mudik
Anggota Komisi V DPR RI Irwan. (Dok : DPR).

Kebijakan Presiden Jokowi harus ditindaklanjuti sampai ke jajaran pemerintahan di tingkat bawah.

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengapresiasi keputusan pelarangan mudik secara resmi khusus di tahun ini oleh Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Untuk itu, Irwan meminta Presiden Jokowi memonitor langsung implementasi kebijakan pelarangan mudik yang diumumkan Selasa (21/4/2020) tersebut, yang akan dijalankan jajaran Kementerian terkait di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Irwan, kebijakan Presiden Jokowi harus ditindaklanjuti sampai ke jajaran pemerintahan di tingkat bawah. Keputusan Presiden untuk melarang mudik tersebut dapat terimplementasi dengan baik dalam memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia .

Demikian disampaikan Irwan dalam siaran persnya yang diterima Parlementeria, Rabu (22/4/2020).

Baca Juga: Setjen DPR Rakor dengan MPR dan DPD Bahas Sidang Tahunan

"Berdasarkan pengalaman, perintah presiden ini harus dikontrol ke jajaran Kementerian terkait, khususnya dalam hal ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan Ad Interim. Saya berharap, kebijakan Presiden Jokowi soal larangan mudik dijalankan secara konsisten dan ditindaklanjuti jajaran pemerintahan di bawah guna memutus rantai penyebaran Covid-19," ujar politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Lebih lanjut Irwan menambahkan, implikasi dari pelarangan mudik tentu akan banyak. Maka, sambung Irwan, akses transportasi antara lain akses transportasi di darat, laut maupun udara harus benar-benar diawasi.

"Kalau sudah pelarangan mudik, maka akses darat, laut dan udara di luar angkutan logistik dan yang dikecualikan lainnya ya harus ditutup dari Jakarta," pungkas legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI