Diduga Boroskan Uang Negara, DPR Imbau Program Kartu Pra Kerja Dihentikan
Hal ini yang terus mendapatkan kritikan dan polemik dari berbagai pihak.
Suara.com - Kartu Pra Kerja 2020 yang telah diluncurkan pemerintah, terus menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan online yang dinilai tidak efektif dan salah sasaran.
Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat lebih membutuhkan bantuan secara tunai.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengimbau agar program Kartu Pra Kerja dihentikan, karena mekanisme kerjanya ditengarai memboroskan keuangan negara. Guspardi berpendapat, anggaran itu dialihkan untuk program penanganan Covid-19 bagi masyarakat yang terancam kehilangan daya beli akibat kehilangan pekerjaan maupun pendapatan, terutama untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pemerintah harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan bahwa program Kartu Pra Kerja bermasalah dari awal hingga tahap pelaksanaannya," kata Guspardi dalam pers rilisnya, Sabtu (2/5/2020).
Baca Juga: Boy Rafli Jadi Kepala BNPT, DPR : Pasti Sudah Disampaikan pada Presiden
Seperti dikabarkan, pemerintah akan menyalurkan Kartu Pra Kerja kepada 5,6 juta orang terdampak PHK dan pekerja informal yang pendapatannya jadi hilang akibat penyebaran Covid-19.
Legislator asal Sumatera Barat ini menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp 20 triliun untuk program Kartu Pra Kerja, dimana Rp 5,6 triliun diantaranya dialokasikan untuk program pelatihan daring/online dalam program prakerja tersebut. Hal ini yang terus mendapatkan kritikan dan polemik dari berbagai pihak.
Guspardi menyatakan, jika benar materi-materi yang diberikan dalam pelatihan online, ini mirip dengan konten-konten pelatihan yang tersebar di internet yang bisa didapatkan secara gratis melalui berbagai channel, tentunya anggaran pemerintah jadi mubazir dan kurang tepat sasaran.
"Terlebih di situasi saat ini pemerintah tengah fokus menghambat penyebaran Covid-19 yang berimbas kepada lesunya ekonomi nasional. Lebih baik pemerintah memfokuskan perhatian pada kemampuan daya beli masyarakat dalam mengakses kebutuhan bahan pangan," ucap Guspardi.
Ia menambahkan, kegiatan pelatihan daring ini momentumnya menjadi tidak tepat untuk dilakukan di tengah ancaman wabah covid -19.
Baca Juga: DPR: Penunjukan Irjen Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Sudah Sesuai Prosedur
"Sebaiknya batalkan saja program kartu prakerja ini dan alihkan anggarannya menjadi bantuan tunai langsung. Bantuan berupa uang tunai serta sembako lebih tepat diberikan kepada rakyat kecil, mengingat banyak masyarakat kelas bawah yang terancam kehilangan daya beli akibat kehilangan pekerjaan maupun pendapatan," pungkasnya.
