DPR Kritik Pemerintah atas Harga dan Stok Gula yang Berpolemik

Fabiola Febrinastri
DPR Kritik Pemerintah atas Harga dan Stok Gula yang Berpolemik
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. (Dok : DPR)

Perlu ada edukasi masyarakat yang masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini akan bahaya konsumsi gula terlalu tinggi.

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengritik jaminan pemerintah yang berjanji memberikan ketersediaan stok pangan dan kestabilan harga hingga Lebaran. Namun pada kenyataannya, kurang 8 hari Lebaran, segala macam komoditas pangan mengalamai kekacauan, baik stok ketersediaan maupun harga retail di lapangan.

Harga-harga pangan yang mengalami kenaikan hampir di semua kebutuhan pokok seperti gula pasir, gula merah, beras, bawang merah dan telur. Padahal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pada 13 Mei 2020, memastikan stok bahan pangan aman dan harga bakal senantiasa stabil sampai Hari Raya Idul Fitri 2020 mendatang.

"Pemerintah ini lama-kelamaan semakin tidak dipercaya semua ucapan dan kebijakannya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Mana ada rakyat percaya bila begini terus kedepannya. Bukan hanya harga pangan, kebijakan BPJS Kesehatan pun sama, Januari lalu iuran tetap, sekarang naik. Semua plin plan,” ucap Akmal dalam berita rilisnya, Jumat (15/5/2020).

Politisi Fraksi PKS ini secara khusus menyoroti harga gula yang makin lama makin menggila. Kini harga gula pasir Rp 20.000 per kilogram di beberapa agen, dapat dipastikan tingkat retail lebih tinggi. Selain itu, keberadaan gula pasir di pasar modern sudah semakin langka.

Baca Juga: DPR Sesalkan Penumpukan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Akmal menambahkan, komoditas gula ini banyak sekali keanehan yang terjadi di negeri ini. Yang pertama, ada pengalihan 250.000 ton gula yang seharusnya untuk industri makanan dan minuman menjadi gula konsumsi rumah tangga. Dari sini menurutnya, sudah ada yang tidak beres dari kebijakan gula.

Selanjutnya, lenyapnya 67.000 ton gula rafinasi dalam waktu 2 hari saja, sejak diumumkannya ketersediaan gula rafinasi di produsen sebanyak 160 ribu ton oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), menjadi 93 ribu ton.

"Pemerintah mesti tuntaskan dan mengusut persoalan gula ini. Keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Harus dipastikan, ini persoalannya ada di manajemen pengelolaannya, atau ada segelintir oknum yang mencoba memburu rente dari buruknya keadaan," ujar Akmal.

Politisi PKS ini mengusulkan kepada pemerintah agar satu-persatu mengurai persoalan gula yang masih berpolemik dan cenderung merugikan rakyat banyak. Pertama usut tuntas berkaitan ketersediaan yang masih tersendat di berbagai daerah apakah terkendala distribusi atau permainan spekulan.

Kedua, sambungnya, harus ada tindakan nyata para pelaku amoral spekulan gula bila ditemukan menimbun yang mempermainkan stok di pasar. Ketiga mesti ada solusi peningkatan produksi dalam negeri akan gula dengan perbaikan pola mitra dengan petani maupun perbaikan pabrik.

Baca Juga: DPR Imbau Pemerintah Tidak Bebani Rakyat Kecil

Keempat perlu ada edukasi masyarakat yang masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini akan bahaya konsumsi gula terlalu tinggi.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI