Perlu Pengembangan Program Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Kementan pun perlu bekerja sama dengan kementerian terkait lain, seperti Kementerian Perhubungan.
Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk terus melakukan pengembangan program ketahanan pangan di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) ini.
Meskipun kondisi saat ini bisa dibilang sulit karena Kementan sendiri mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, namun pengembangan inovasi harus dilakukan dengan mengandalkan efisiensi anggaran yang terbatas.
Poin itu disampaikan saat Sudin menghadiri Webinar yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI, dengan tema ‘Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19’.
Turut hadir dalam Webinar ini Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, yang juga bertindak sebagai narasumber. Selain itu, turut hadir Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar yang turut membuka webinar ini.
Baca Juga: Berstatus Anggota DPR, Krisdayanti Diminta Tak Umbar Persoalan Keluarga
Sudin menjelaskan, pengembangan ketahanan pangan yang dimaksud bisa melalui pengembangan usaha tani dan pekarangan dalam lingkup keluarga.
"Perlu dikembangkan program ketahanan keluarga melalui pengembangan intensifikasi usaha tani, pekarangan dan usaha pengelolaan makanan serta pangan dalam upaya peningkatan produksi pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan," ujar Sudin.
Di samping itu, ketahanan pangan pun bisa dilakukan dengan memberikan deregulasi perdagangan agar distribusinya tak terhambat. Dalam hal ini, Kementan pun perlu bekerja sama dengan kementerian terkait lain, seperti Kementerian Perhubungan.
“Untuk memberikan jaminan usaha tani dan pemasaran hasil pertanian, perlu deregulasi perdagangan antar pulau dan ekspor sehingga distribusi tidak mengalami hambatan,” tuturnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyayangkan kebijakan Pemerintah yang memangkas anggaran Kementan di tengah pandemi Covid-19 ini. Padahal di saat yang sama, kebutuhan pangan juga mengalami peningkatan.
Baca Juga: Kemenhub Hapus Batasan 50 Persen Jumlah Penumpang, Ini Kata DPR
"Dalam rangka mendukung program pemerintah bidang pertanian dan antisipasi krisis pangan, seyogyanya anggaran sektor pertanian tidak mengalami pemotongan, bahkan seharusnya ditambah. Sehingga harus ada pengawasan kebijakan terhadap program dan anggaran yang lebih ketat," jelas Sudin.
Ia juga mengakui, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap sektor produksi pangan yang mengakibatkan roda perekonomian berjalan sangat lamban. Sehingga banyak sekali angka pengangguran dan kemiskinan baru. Namun semangat bagi pelaku usaha pertanian harus tetap menggelora agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi. Sebab jika kebutuhan pangan tak terpenuhi bisa mengakibatkan krisis sosial yang lebih besar.
Karena kondisi itu, Sudin pun menegaskan bahwa kesejahteraan dan pendapatan petani harus ditingkatkan.
"Sektor pertanian harus jadi penggerak perkonomian naisonal. Nantinya pertumbuhan pertanian harus lebih maju. Pendapatan petani harus ditingkatkan agar daya belinya tetap terjaga," ujar legislator dapil Lampung I itu.
Sudin pun berharap melalui Webinar ini bisa mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif terkait upaya ketahanan pangan, agar bisa dibicarakan bersama-sama dengan Menteri Pertanian di masa sidang mendatang. Peserta yang hadir pun cukup antusias dengan memberikan sejumlah pertanyaan dan pernyataan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun juga mengutarakan upayanya agar ketahanan pangan di tengah Covid-19 ini bisa terwujud, namun hal itu perlu adanya kerja sama dari semua pihak seperti sinergi dengan kementerian lain, Komisi IV DPR RI dan unsur akademisi.