DPR akan Bahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2021
Pandemi tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.
Suara.com - Ketua B dan Anggaran DPR Rl, MH. Said, mengatakan, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2021 bisa segera dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pembahasan KEM dan PPKF 2021 ini merupakan bentuk tanggung-jawab konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3.
KEM dan PPKF akan menjadi bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 kepada DPR.
"Pembahasan KEM dan PPKF tahun 2021 menjadi sangat krusial dan penting, dalam kondisi yang extraordinary di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia," katanya.
Pandemi tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, KEM dan PPKF yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2021 menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.
Baca Juga: Kasus Corona di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Begini Kata DPR
Said mengatakan, RAPBN tahun 2021 diharapkan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif, efektif dan efisien, agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal yang diarahkan antara lain, untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM), dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, memperkuat peran dan kontribusi sektor UMKM, membangun industri dan domestic supply choin nasional, membangun ketahanan pangan, serta pemerataaan pembangunan antar wilayah.
