DPR Minta Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

Suara.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta pemerintah memperhatikan perkembangan daya beli masyarakat atau keep buying strategy di tengah pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan runtuhnya perekonomian, yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat.

Terkait hal itu, Ibas sapaan akrabnya, berharap pemerintah mengambil kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job). Ketiga hal itu jika dilakukan secara baik akan dengan sendirinya meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia juga menilai, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen terlalu optimistis, di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

“Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen terlalu optimistis, terutama saat Covid-19, yang menyebabkan banyak pengangguran dan akan mengganggu konsumsi,” kata Ibas, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca Juga: Kasus Corona di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Begini Kata DPR

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini menyatakan, target inflasi sebesar 2,0-4,0 persen dan asumsi nilai tukar pada kisaran Rp 14.900 - Rp15.300 per dolar AS dinilai sudah cukup realistis dan harus tetap dijaga.

"Tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,67 - 9,56 persen cukup realistis di tengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan risiko," jelas legislator dapil Jawa Timur VII itu.

Untuk jangka waktu dekat ini, Ibas mengingatkan pemerintah, agar saat ini tetap fokus juga untuk mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat di era pandemi Covid-19. Menurutnya, ekonomi masih bisa bergerak jika pemerintah mampu menentukan skala prioritas di masa pandemi ini.