DPR Minta Serapan Anggaran Kementan Lebih Cepat

Fabiola Febrinastri
DPR Minta Serapan Anggaran Kementan Lebih Cepat
Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin. (Dok : DPR)

Sejumlah program yang dinilai tidak sesuai dengan pemetaan di lapangan.

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Haerudin mengingatkan agar Kementerian Pertanian (Kementan) mampu melakukan serapan secara lebih cepat. Hal ini menyusul teguran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Paripurna kepada seluruh jajaran kementerian.

Menurut Haerudin, jajaran kementerian sebaiknya jangan saling menunggu dalam merealisasikan anggaran, karena banyak sekali masyarakat yang menantikan program-program pemerintah.

"Sesuai dengan pernyataan keras Bapak Presiden, karena serapan anggaran sejumlah kementerian yang rendah dan diakhiri ancaman reshuffle, atau mau bikin Perppu (Perpres) yang lebih canggih lagi. Kita ingatkan juga Pak Sekjen dan Pak Dirjen (Kementan) agar lebih cepat lagi serapannya, jangan saling menunggu,” tegas Haerudin, saat RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekjen dan Dirjen Kementan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Haerudin juga mengingatkan, jangan sampai serapan anggaran berhenti hanya dikarenakan banyak pemain di jajaran birokrasi. Semua proses realisasi anggaran harus berorientasi pada kecepatan, terbuka dan transparan.

Baca Juga: DPR : Wacana IPO PT Pertamina adalah Suatu Keniscayaan

Ia juga menyinggung, sejumlah program yang dinilai tidak sesuai dengan pemetaan di lapangan. Menurutnya, semua harus terukur dan terencana sesuai dengan kebutuhan.

"Contoh dari Ditjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), banyak dulu pengadaan alsintan yang tidak cocok di daerah, karena itu tidak berangkat dari pemetaan," sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terlebih menjelang September hingga Desember 2020, kebutuhan akan pangan diprediksi akan meningkat, sehingga kualitas serapan anggaran Kementan pun juga harus bisa lebih baik.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI