DPR : Kalung Antivirus Corona Perlu Uji Klinis

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
DPR : Kalung Antivirus Corona Perlu Uji Klinis
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, . (Dok : DPR).

Ia pun mendukung inovasi yang dilakukan Kementan tersebut.

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto memberikan apresiasi atas keterlibatan Kementerian Pertanian dalam mencegah dan melawan Virus Corona (Covid-19) dengan memproduksi kalung antivirus Corona atau Eucalyptus.

Namun hal itu perlu ada uji klinis secara lebih lanjut, agar tidak menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat terkait efektivitas barang tersebut

“Saya apresiasi karya anak bangsa dalam upaya berpartisipasi dalam mencegah Covid-19. Tentunya ini saya minta supaya produk ini dikembangkan dan diuji lab untuk mendapatkan uji klinis agar layak dipakai secara kesehatan,” ujar Hermanto, saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Meskipun saat ini kalung anti Corona belum mendapat tanggapan yang baik di masyarakat, Hermanto justru meminta agar produk itu dibiarkan saja sementara, mengingat hingga saat ini vaksin dan obat Covid-19 belum ditemukan.

Baca Juga: Komisi III DPR Minta KPK Segera Tangkap Buronan Djoko Tjandra

Ia pun mendukung inovasi yang dilakukan Kementan tersebut, namun tetap harus dilakukan uji klinis secara ketat agar bisa dipastikan kualitasnya.

“Tapi sekarang dibiarkan saja produk ini, sementara kan belum ada produk vaksin dan obatnya. Sementara ini tetap saya dukung. Jadi supaya juga litbangnya ini dikembangkan. Bahkan anggarannya perlu ditambang Pak Menteri (Pertanian), jangan dipotong seperti kemarin,” sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Saat ini, Kementan tengah berencana melakukan produksi massal terhadap kalung anti Corona tersebut. Kalung tersebut dibuat dari tanaman eucalyptus, anti virus yang dipercaya bisa ampuh mematikan Virus Corona.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI