DPR : Kaum Milenial harus Berani Berpolitik
Kurangnya partisipasi kaum muda dalam berpolitik karena ada stigma buruk.
Suara.com - Berpolitik merupakan langkah efektif untuk masuk ke jantung kebijakan publik. Dari dapur kebijakan itu, kaum milenial bisa melakukan perubahan.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dyah Roro Esti menilai, inilah pentingnya berpolitik dan masuk ke koridor kekuasaan, baik di parlemen maupun pemerintahan.
Demikian pandangan yang disampaikan Roro, saat berbicara dalam diskusi virtual Launch of the Westminster Foundation for Democracy (WFD) Environmental Democracy Initiative, Selasa (15/9/2020) lalu.
Dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Jumat (18/9/2020), Roro merupakan perwakilan parlemen Indonesia pada acara tersebut yang diadakan untuk memperingati hari demokrasi internasional.
Baca Juga: DPR Siapkan RUU BUMN yang Baru
Roro menyadari bahwa cara tercepat membuat sebuah perubahan adalah dengan terlibat aktif di parlemen atau pemerintahan. Semua ini memotivasi dirinya untuk menjadi bagian dari sistem tersebut.
Selama ini, menurut Roro, kurangnya partisipasi kaum muda dalam berpolitik karena ada stigma buruk, kurang percaya diri, dan transparansi atas leberlangsungan suatu kebijakan.
"Saat ini, di Indonesia ada sekitar 10 persen dari total anggota DPR RI yang masuk dalam kategori muda, di bawah umur 40 tahun dan tersebar di beberapa komisi," ungkap alumni Imperial College London ini. Dalam paparannya pada diskusi tersebut politisi muda Partai Golkar ini aktif berpolitik ingin fokus menciptakan masa depan berkelanjutan bagi Indonesia. Dalam konteks ini, ia mengangkat sustainability dan climate change.
"Saat ini, kita sedang berada dalam krisis kesehatan akibat pandemi, dimana krisis ini tak hanya memengaruhi lingkungan, tapi juga memengaruhi sektor ekonomi, dan sosial. Hal tersebut hanyalah sebagian kecil dibandingkan kemungkinan krisis yang bisa terjadi di masa depan akibat iklim. Oleh karena itu, menurut saya pembangunan berkelanjutan perlu digencarkan, dengan bantuan parlemen,” papar anggota Komisi VII DPR ini.
Tentu semua upaya parlemen ini membutuhkan partisipasi publik yang luas. Roro memaparkan bahwa salah satu inisiatif yang dilakukan DPR RI untuk mengatasi masalah kurangnya partisipasi publik, yaitu melalui inisiatif Open Parliament Indonesia. Inisiatif ini menjunjung tinggi nilai transparansi.
Baca Juga: Ketua DPR Minta Kantor Pemerintah Beri Contoh Disiplin Protokol Kesehatan
Harapannya dengan inisiatif ini, banyak generasi muda yang bisa lebih terbuka dengan dunia politik. Ini sangat penting karena kaum muda adalah kelompok yang berpikir kritis dan penuh inspirasi, sehingga sangat baik untuk membuat perubahan.
