Sahroni Minta Polri Tindak Tegas Aksi Rasisme

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Sahroni Minta Polri Tindak Tegas Aksi Rasisme
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Dok : DPR).

Perilaku itu telah mencederai nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal ika.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menindak tegas dugaan aksi rasisme yang dilakukan politisi Partai Hanura Ambroncius Nababan yang tidak bisa ditolerir. Sebelumnya ujaran yang diduga rasis dari Ambroncius Nababan terhadap Natalius Pigai berbuntut panjang dengan diusutnya kasus tersebut oleh kepolisian.

“Sikap rasisme seperti itu tidak bisa ditolerir lagi. Polisi harus menindak tegas siapapun pelakunya, apapun jabatannya, pokoknya tidak boleh pandang bulu," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/1/2021). Dia mengecam tindakan Ambroncius dan perilaku itu telah mencederai nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal ika.

Menurut Sahroni, tindakan Ambroncius Nababan tidak sepatutnya dilakukan di Indonesia yang merupakan negara dengan rakyat yang heterogen. "Ini jelas-jelas tindakan rasis dan tidak sepatutnya terjadi di negara dengan rakyat heterogen seperti di Indonesia. Perilaku Ambroncius ini jelas telah mencederai nilai pancasila dan keberagaman yang ada di NKRI," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menilai, tindakan tegas Polri sangat dibutuhkan karena kalau kasus tersebut dibiarkan maka dapat menimbulkan kembali konflik perpecahan.

Baca Juga: Draf Revisi UU Pemilu: DPR Normalkan Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Sebelumnya, politisi Partai Hanura Ambroncius Nababan menjadi perhatian publik karena diduga telah melakukan tindakan rasis kepada mantan Komisioner Komnas HAM dan juga tokoh Papua Natalius Pigai. Dalam postingannya di sosial media, Ambroncius menyandingkan foto Pigai dengan gorilla. Ambroncius mengatakan unggahannya tersebut didasari dari pernyataan Natalius yang menolak vaksin Sinovac.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI