Azis Syamsuddin Minta Pemerintah Prioritaskan ULN pada Pembangunan
Azis mendorong pemerintah berkomitmen dalam menjaga stabilitas makro ekonomi nasional.
Suara.com - Tahun 2021 menjadi tantangan besar dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Tentu tidak hanya melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder, tapi dibutuhkan manuver dan kerja keras dalam menekan kontraksi di setiap kuartal.
Masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah wajib memonitor dan menyesuaikan berbagai kebijakan sesuai dinamika di tengah optimisme Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen
Poin penting ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menanggapi Utang Luar Negeri (ULN) yang mengalami kenaikan Rp128 triliun atau total Rp 6,361 triliun (41persen PDB) dibanding Januari 2021.
Dalam kondisi ini, menurut Azis, pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen APBN, pemerintah harus pula melakukan dukungan untuk reformasi di dalam kegiatan investasi. Di sinilah Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja menjadi garis merah dalam mengatualisasikan akselerasi tersebut.
Di tengah akselerasi, menurut Azis, penting pula dilakukan pengelolaan utang secara prudent, fleksibel dan oportunistik. Dimana peruntukan pembiayaan harus difokuskan pada sektor ekonomi riil yang dapat tumbuh dan padat karya.
Baca Juga: Mudik Dilarang, DPR Minta Pemerintah Sosialisasikan Lebaran Digital
"Ini langkah efektif dan tepat sasaran sebaga upaya menjaga keseimbangan indikator makro ekonomi seperti diamanatkan oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,” papar Azis, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/3/2021).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, untuk mencapai titik temu pada sasaran yang diharapkan, pengelolaan ULN harus ditekan. Maka Pemerintah perlu berkoordinasi dengan BUMN-BUMN.
"Solusi-solusi yang dihasilkan harus terukur. Dan saya meminta untuk berhati-hati pada sektor belanja produktif. Fokuskan ULN untuk membantu rakyat dan UMKM," jelasnya.
Ini selaras dengan semangat Pemerintah dan semua elemen bangsa dalam penanganan pandemi Covid-19. Baik dalam pendekatan kegiatan, jaminan sosial, jasa pendidikan, konstruksi sampai jasa keuangan.
"Maka penting kiranya Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga struktur ULN tetap sehat, dengan memberdayakan pendapatan pajak, sehingga tidak bergantung dan mengandalkan dari ULN semata,” tambah Azis Syamsuddin.
Baca Juga: Komisi IV DPR: Dadahup Jadi Role Model untuk Food Estate
Langkah ini bermanfaat untuk mengoptimalkan alokasi ULN dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN, dan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terus berlanjut.
