Kebakaran Kilang Minyak Balongan, DPR Minta Evaluasi Segera Dilakukan

Fitri Asta Pramesti
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, DPR Minta Evaluasi Segera Dilakukan
Anggota DPR RI Komisi VII Nurhasan Zaidi. (Dok. DPR)

Komisi VII menyebut akan segera memanggil pihak Pertamina

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Nurhasan Zaidi mendesak segera diadakan evaluasi terkait perisiwa kebakaran yang terjadi di kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/3/2021) dini hari. 

Menurutnya Nurhasan, dalam industri perminyakan dan gas, harusnya semua sudah dipastikan zero accident, standar operasionalnya harus ketat dan dan tidak bisa ditawar untuk semua pihak.

“Kita kaget dan prihatin dengan kejadian kebakaran ini. Jadi, kita akan evaluasi, ini masalah serius, kita akan panggil Direktur Pertamina dan bila perlu kita dorong pembentukan panja khusus investigasi, agar musibah sejenis tidak terjadi,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (29/3/2021).

Berdasarkan sejumlah pemberitaan, diketahui bahwa setidaknya 4 orang warga yang melintas menjadi korban mengalami luka bakar dan dievakuasi ke RSUD setempat.

Baca Juga: Legislator Minta Tim Investigasi Kebakaran Kilang Balongan Segera Dibentuk

Sejumlah warga yang tinggal disekitar kilang juga dilaporkan telah direlokasi ke Pendopo Kabupaten Indramayu, dan sebagian ke Islamic Centre Indramayu.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga mendesak Pertamina dan pemerintah mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi dampak dari peristiwa tersebut terutama penanganan korban yang mayoritas warga sekeling kilang serta pemulihan kondisi termasuk antisipasi menjalarnya kebakaran.

“Kita semua tau bahwa Balongan adalah kilang yang sangat vital bagi industri minya mentah Indonesia, kejadian ini jadi refleksi dari sistem pengelolaan industri minyak kita, sekarang saat yang tepat untuk berbenah” pungkas legislator dapil Jawa Barat IX itu. 


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI