alexametrics

Mudik Dilarang, DPR: Distribusi Logistik Lebaran Jangan Sampai Terganggu

Fabiola Febrinastri
Ketua DPR RI, Dr. (H. C.) Puan Maharani. (Dok : DPR)
Ketua DPR RI, Dr. (H. C.) Puan Maharani. (Dok : DPR)

Sepuluh persen angkutan di Pelabuhan Merak adalah angkutan logistik.

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H. C.) Puan Maharani meminta, pelarangan mudik tidak mengganggu distribusi logistik untuk masyarakat pada hari raya Idulfitri. Puan menyampaikan, pemerintah dan aparat terkait harus berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan larangan mudik.

Selain itu, dermaga-dermaga di Banten juga harus tetap disiagakan untuk menunjang distribusi logistik dan hal penting lain yang mendesak. Angkutan logistik di tengah pandemi, khususnya menjelang hari raya Idulfitri seperti ini, menurut Puan, merupakan kebutuhan yang amat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

“Saya minta supaya distribusi bahan logistik dan bahan-bahan penting ini tidak ada kendala sama sekali karena itu penting," kata Puan saat meninjau posko penyekatan kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (9/5/2021).

Selain itu, Puan juga menambahkan bahwa 10 persen angkutan di Pelabuhan Merak adalah angkutan logistik. Dengan besaran itu, distribusi logistik amat penting bagi berjalannya roda perekonomian baik di Jawa maupun Sumatera.

Baca Juga: WN China Masuk Indonesia Saat Larangan Mudik, DPR: Pemerintah Harusnya Peka

"Kondisi Pelabuhan Merak ini tadi saya disampaikan bahwa hanya 10 persen yang berjalan khususnya adalah terkait logistik dan bahan-bahan pokok," ujar Puan.

Agar tidak ada kendala dalam pendistribusian logistik. Puan meminta agar dermaga-dermaga disiapkan khusus untuk angkutan logistik yang tidak dilarang melakukan perjalanan saat situasi larangan mudik.

"Kemudian kesiapan dermaga-dermaga juga harus tetap disiapkan jikalau nanti ada urgensi terkait dengan hal-hal yang tentu saja kita harapkan namun harus tetap siap karena ini juga penting," tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu sangat berharap, kebijakan larangan mudik dipahami masyarakat dan dipatuhi demi mencegah lonjakan kasus penularan Covid-19. Kepada pemerintah dan aparatur terkait, Puan menegaskan, penyekatan pemudik di Banten juga harus dilakukan berlapis untuk menghindari penumpukan.

“Penerapan kebijakan jangan membingungkan masyarakat. Tegas tapi humanis. Tahun ini jangan mudik dulu, sama-sama kita jaga diri, keluarga, lingkungan,” ungkap Puan.

Baca Juga: DPR Komitmen Cermati Kapasitas Fiskal dan Realisasi Anggaran 2021

Puan juga meminta pemerintah daerah melakukan tracing, tes, dan isolasi, jika menemukan masyarakat yang lebih awal pulang ke kampung halamannya atau sebelum larangan mudik dilaksanakan pada 6 Mei 2021.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI