Ketua Banggar DPR: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk dalam memberikan insentif perpajakan. Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan mancanegara belum tepat. Sebab, sektor pariwisata, sepanjang pandemi masih berlangsung, wisman lebih memilih menunda bepergian.
Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce,” ungkap Said dalam keterangannya, pada Senin (10/5/2021).

Sehingga, katanya, berbagai iming-iming diskon tidak akan mengundang minat wisatawan. Hal itu tampak dalam laporan BPS triwulan I-2021, jumlah wisman ke Indonesia turun 16,33 persen. Karena itu, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berikutnya, pemerintah fokus memberi insentif terhadap sektor-sektor yang secara kalkulatif mendongkrak pertumbuhan sekaligus menyerap lapangan kerja.

Misalnya, Said mencontohkan, sektor pertanian, perikanan, migas, serta industri makanan dan minumanlah yang seharusnya mendapatkan berbagai dukungan kebijakan fiskal berkelanjutan.

Baca Juga: Dilarang Lebaran Tak Apa, Seluruh Objek Wisata Dibuka

"Selain menopang tenaga kerja besar, sektor-sektor tersebut terbukti mampu tumbuh dengan tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Said mendorong pemerintah memperluas basis ekspor termasuk negara tujuan ekspor agar tidak terkonsentrasi di Asia Timur dan Tenggara.

Momentum pertumbuhan Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa harusnya dimanfaatkan sebagai alternatif kawasan tujuan ekspor, termasuk Timur Tengah. Ironisnya, selama dua dekade terakhir, kualitas komoditas ekspor Indonesia masih belum mengalami perbaikan.

"Pada triwulan I-2021 pertumbuhan ekspor dan jasa mencapai 6,74 persen, sedangkan kontribusi ekspor terhadap PDB hanya mencapai 19,18 persen," terangnya.

Lebih jauh Politisi PDI-Perjuangan ini meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas intervensi berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin. Masih terkontraksinya tingkat konsumsi rumah tangga harus dipetakan lebih dengan berbagai instrumen guna mendorong tumbuhnya tingkat konsumsi rumah tangga, selain kebutuhan dasarnya. Apalagi, ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada konsumsi.

Baca Juga: Hore! Destinasi Wisata Dibuka, tapi...

Padahal, instrumen penting dari pemulihan ekonomi adalah meningkatnya konsumi masyarakat. "Karena itu, kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha,” saran Anggota Komisi XI DPR RI itu.