alexametrics

DPR Desak Pemerintah Segera Benahi Masalah Keuangan Garuda Indonesia

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Anggota Komisi XI, Fauzi H Amro. (Dok: DPR)
Anggota Komisi XI, Fauzi H Amro. (Dok: DPR)

Menteri BUMN, Erick Thohir diminta benahi Garuda Indonesia.

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro angkat suara terkait masalah keuangan yang dialami maskapai Garuda Indonesia Tbk (Persero) atau GIAA. Utang perseroan perusahaan pelat merah tersebut tercatat telah mencapai Rp70 triliun, bahkan diperkirakan terus bertambah Rp1 triliun setiap bulannya, akibat anjloknya jumlah penumpang selama pandemi Covid-19. Dampaknya, sejumlah tenaga kerja harus berhadapan dengan isu pensiun dini hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. 

"Saya ikut prihatin dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang berdampak pada masalah ketenagaan kerjaan, pemberhentian secara massal karyawan Garuda. Masalah manajemen dan keuangan maskapai Garuda Indonesia menurut informasi yang saya peroleh, sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan sudah berlangsung sekitar 20 tahun, namun tak kunjung dibenahi oleh direksi, komisaris Garuda dan Kementerian BUMN,” kata Fauzi melalui keterangan tertulisnya pada, Kamis (3/6/2021).

Masalah keuangan Garuda Indonesia, dinilai Fauzi, tak hanya karena terpaan pandemi tetapi juga adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, dirinya sempat mendengar ada pihak yang mau membangkrutkan Garuda Indonesia.

“Ada juga mewacanakan Citilink, anak perusahaan dibeli oleh PENAS atau PT Survai Udara Penas (Persero) akan ditunjuk menjadi induk subholding BUMN pariwisata termasuk Garuda Indonesia. Ada juga isu Garuda Indonesia dibubarkan saja. Semoga isu ini tidak benar adanya,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Baca Juga: Wamen BUMN Khawatir Garuda Indonesia Bisa Bangkrut, Gara-gara Ini

Lebih lanjut Fauzi menilai, permasalahan keuangan tidak terlepas dari sistem manajemen tata kelola yang tak kunjung dibenahi. Kesannya, masalah kian diperparah dengan menunjuk orang yang tidak tepat di bidangnya. Fauzi menyarankan Menteri BUMN agar dalam penunjukkan direksi ataupun komisaris lebih mempertimbangkan kapasitas.

“Menteri BUMN saat ini terkesan asal nunjuk orang  untuk duduk di BUMN kita, lebih banyak pertimbangan politisnya ketimbang mempertimbangkan kapasitas atau kualitas SDM-nya” imbuhnya.

Saran lainnya, Fauzi menilai, perlu dilakukannya audit forensik laporan keuangan Garuda Indonesia dengan melibatkan sejumlah lembaga yang berwenang, mulai dari BPK, KPK, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian RI. Bahkan termasuk dugaan korupsi terjadi di tubuh Garuda Indonesia. “Menteri BUMN harus segera memperbaiki manajemen Garuda Indonesia, dengan menunjuk orang yang memiliki kapasitas yang tepat dan amanah, yang bisa memperbaiki dan membangkitkan kembali Garuda Indonesia,” tegas Fauzi.

Terkait masalah keuangan, pihaknya mengaku belum ada pembicaraan internal di Komisi XI DPR RI secara khusus mengenai Garuda Indonesia. Sebagai Komisi yang membidangi keuangan, Fauzi menilai pihaknya  perlu mendapat penjelasan dari pihak Kementerian BUMN, Direksi dan Komisaris Garuda termasuk Menteri Keuangan, sebelum menyetujui perlunya penyuntikkan dana ke Garuda. 

“Saya menyusulkan agar direksi dan komisaris Garuda sekarang segera diganti, karena dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp70 triliun, dan diperkirakan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Ini membuktikan bahwa mereka telah gagal dalam me-manage Garuda Indonesia. Kedua perlu dilakukan audit forensik keuangan Garuda Indonesia termasuk dugaan korupsi,” ungkapnya.

Baca Juga: Wamen BUMN Sebut Garuda Indonesia Punya Utang Rp 1,42 Triliun Tiap Bulan

Rekomendasi berikutnya, pemerintah dan pemegang saham harus berjuang menyelamatkan Garuda Indonesia dengan kembali menyutik dana segar ke Garuda Indonesia. Menurutnya, Komisi XI DPR RI sepenuhnya akan mendukung upaya penyelamatan Garuda Indonesia, tanpa harus mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI