Ketua DPR Dorong Kadin Rumuskan Program Penanganan Pandemi dan Pemulihannya

Fabiola Febrinastri
Ketua DPR Dorong Kadin Rumuskan Program Penanganan Pandemi dan Pemulihannya
Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

Puan berharap, Kadin terus hadir sebagai bagian dari solusi.

Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan selamat atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Puan juga mendorong Kadin untuk turut merumuskan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihannya. Sebagaimana diketahui, Munas VIII Kadin dilangsungkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Juni-1 Juli 2021.

“Selamat menyelenggarakan Munas Kadin. Kadin harus jadi bagian dari solusi kemajuan ekonomi Indonesia,” kata Puan, dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (30/6/2021).

Puan berharap, Kadin terus hadir sebagai bagian dari solusi, khususnya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Maka dari itu, menurut Puan, Kadin harus terus berinovasi dan punya sikap pantang menyerah sehingga menjadi bagian dari kekuatan besar yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Listrik 450 VA Ditolak DPR

“Kadin, saya harap dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, terutama UMKM,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Tidak hanya soal pemulihan ekonomi, Puan juga mendorong Kadin untuk lebih berperan aktif membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Peran andil Kadin dalam menyukseskan percepatan vaksinasi Covid-19 akan berdampak positif pada percepatan kebangkitan ekonomi nasional.

“Pengurus Kadin dan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin harus membantu percepatan vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal, mempercepat pengendalian serta penanganan pandemi, serta akan memulihkan perekonomian Indonesia,” ungkap legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI