Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pertamina Bantu Atasi Kelangkaan Oksigen

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta pemerintah memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit, dan perlu mengusahakan ketersediaan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama, agar peristiwa wafatnya 36 pasien Covid-19 di rumah sakit tidak terulang.

"Di tengah meningkatnya kasus pandemi Covid-19 gelombang kedua, banyak rumah sakit yang kekurangan tabung dan isi gas oksigen. Akibatnya, muncul banyak kasus fatal pada pasien Covid-19 yang membutuhkan oksigen. Oleh karena itu kami mendesak Pertamina (sebagai BUMN-red) melalui anak cabang maupun cucu perusahaan yang berkompeten dalam niaga gas untuk membantu kelangkaan gas oksigen tersebut,"ujar Mulyanto, dalam pesan singkatnya, Senin (5/7).

Dalam kondisi seperti saat ini, lanjut Mulyanto, seharusnya Pertamina pro aktif dan sigap membantu masyarakat yang menderita karena kekurangan pasokan gas oksigen tersebut. Ini penting agar masyarakat jangan hanya disuguhkan berita-berita negatif tentang Pertamina, namun juga dapat melihat kepedulian Pertamina di tengah penderitaan mereka saat ini.

"Sekarang ini yang beredar dan viral adalah berita dimana para pejabat Pertamina dengan berbagai fasilitas super mewah. Misalnya berita tentang limit kartu kredit supergrup di Pertamina yang mencapai Rp420 miliar. Sebelumnya heboh, bahwa limit kartu kredit Komisaris Utama Pertamina sebesar Rp30 miliar, sementara kinerja Pertamina sendiri terkesan buram,”tambahnya.

Baca Juga: Hari Ketiga PPKM Darurat, Pimpinan DPR Sidak Pasar dan Mal di Jaksel

Kerja buram dari Pertamina itu diantaranya bisa dilihat dari dari maraknya kasus kebakaran kilang migas. Dalam waktu yang relatif dekat terjadi dua kebakaran kilang migas, yakni kebakaran kilang di Balongan pada 29 Maret 2021, kemudian menyusul kebakaran kilang di Cilacap pada 11 Juni 2021.

“Kebakaran kilang dengan jarak waktu kurang dari tiga bulan ini mencerminkan Pertamina tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus kebakaran yang ada dan terkesan menganggap remeh masalah tersebut,"tegas politisi dari Fraksi PKS ini.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti laba Pertamina yang kian merosot. Tahun 2020, laba Pertamina turun dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya. Padahal saat harga minyak dunia anjlok, harga bbm dalam negeri tidak diturunkan.

Mulyanto juga menyayangkan dicoretnya Pertamina dari list tujuan investasi potensial dari lembaga pemeringkat investasi di New York, dimana kini Pertamina berada dalam daftar pantauan untuk dihapus dari indeks JPMorgan ESG EMBI. Indeks ini dibuat perusahaan jasa keuangan dan bank investasi multinasional untuk perusahaan global terkait investasi yang bertanggungjawab secara sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik (good governance).

“Penurunan skor Pertamina, antara lain karena kebakaran kilang di Jawa Barat yang memaksa evakuasi hampir 1.000 orang. Selain juga terkait soal penyelesaian tumpahan minyak. Terakhir, terkait dengan kinerja impor dan defisit transaksi berjalan sektor migas, yang mau atau tidak terkait dengan kinerja Pertamina,”paparnya.

Baca Juga: Bansos Kembali Diberikan di PPKM Darurat, DPR: Jangan Ada Lagi Duplikasi Penerima

Dari data BPS terlihat bahwa sejak tahun 2021 terjadi lonjakan impor dan melebarnya defisit transaksi berjalan sektor migas. Bulan Mei 2021 terjadi lonjakan impor migas menjadi sebesar 2.06 miliar dolar AS. Atau bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (year-on-year) meningkat sebesar 212 persen.

“Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas di Mei 2021 sebesar 1.12 miliar dolar AS. Atau meningkat sebesar 1020 persen (y-on-y). Ini angka yang fantastis. Meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Artinya, diperkirakan kembali terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sektor migas pada tahun 2021. Padahal Dirut Pertamina optimistis, tahun 2030 kita berhenti impor migas,"pungkasnya.