alexametrics

PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat harus Diperhatikan

Fabiola Febrinastri
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Dok: DPR)
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Dok: DPR)

Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun.

Suara.com - Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Bersamaan dengan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengimbau pemerintah segera memenuhi semua kebutuhan rakyat.

Politisi yang biasa disapa Hergun ini dalam rilisnya, Rabu (21/7/2021), melihat kenyataan di lapangan bahwa masih banyak ditemukan rakyat yang mengantri oksigen dan obat-obatan di apotek. Gesekan antara aparat dengan pedagang pun sering kali terjadi.

Aparat banyak menutup aktivitas perdagangan. Sementara pedagang bersikukuh berdagang, karena tak mendapat bantuan pemerintah. Sementara itu, wabah Corona terus menyebar dengan segala variannya. Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19 maka sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.

Namun kata Hergun, dengan banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman), pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Pertama, perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara tidak Boleh Kalah dengan Cukong

Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bed occupancy ratio (BOR) telah menurun, maka masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit. Hal tersebut untuk mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrian warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman.

Ketiga, lanjut Hergun, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak menumpuk antri di apotek-apotek.

Menurut Hergun, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran.

“Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemberlakuan PPKM Darurat masa 3-20 Juli 2021 lalu, membuktikkan masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah. Misalnya lanjut Hergun, terjadinya banyak kericuhan antara aparat dengan para pedagang kecil. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika para pedagang tersebut mendapatkan insentif dana Rp1,2 juta.

Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Buka Data Riil Penanganan Kasus Covid-19 Selama PPKM Darurat

Perlu diketahui, pada APBN 2020 dan APBN 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung para UMKM. Pada 2020 jumlah bantuan mencapai Rp2,4 juta per orang yang diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM, sedangkan pada 2021 diturunkan menjadi Rp1,2 juta per orang yang diberikan kepada 12,8 juta pelaku UMKM.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI