alexametrics

Gus Muhaimin Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Bangsa

Fabiola Febrinastri
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok: DPR)
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok: DPR)

Sejarah masyarakat adat dan sejarah perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan.

Suara.com - Keberadaan masyarakat adat masih sering diabaikan dalam proses pembangunan bangsa. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, peran masyarakat adat selama ini belum sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan selama ini untuk kemajuan bangsa.

”Proses pembangunan selama ini sangat sedikit melibatkan masyarakat adat kita, bahkan mungkin saja pembangunan mengabaikan eksistensi masyarakat adat, terutama pembangunan sumber daya manusianya,” ujar Gus Muhaimin saat melakukan audiensi secara virtual dengan Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Selasa (17/8/2021).

Menurutnya, sejarah masyarakat adat dan sejarah perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat adat, eksistensi Indonesia sebagai bangsa tidak bisa kokoh dan bangsa ini bisa terpecah belah dari gempuran masyarakat global yang dahsyat.

”Sayangnya, peran penting masyarakat adat ini belum sebanding dengan kontribusinya yang selama ini memelihara dan menjaga kebangsaan kita, menjaga alam kita dan kultur kita,” urainya.

Baca Juga: HUT RI ke-76, DPR: Momentum untuk Bangkit dari Pandemi Covid-19

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, bangsa ini masih sering mengalami dilema berupa eksploitasi sumber daya alam yang merata di seluruh Tanah Air, dan dalam prosesnya kerap berhadap-hadapan dengan hukum dan masyarakat adat.

Gus Muhaimin pun menyambut baik inisiatif AMAN yang terus mengupayakan pengajuan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA). Selama ini, RUU MA sudah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun selalu kandas di tengah jalan.

”Kita akan berusaha keras lagi. Kita bagi tugas mengkonsolidir dan mengetahui secara persis permasalahan yang menyebabkan RUU MA mendapatkan penolakan (di DPR),” katanya.

Gus Muhaimin mengatakan, selama ini PKB dan sejumlah fraksi lain di DPR memiliki concern dalam menata masa depan dan keberadaan masyarakat adat.

”Mereka harus terlibat dan menjadi bagian utuh dari pembangunan, dan keterlibatan secara aktif yang secara langsung dilindungi dan didorong serta difasilitasi oleh regulasi nasional kita, terutama undang-undang,” tuturnya.

Baca Juga: Elsam Apresiasi Komitmen DPR Tuntaskan RUU PDP

Setelah mendapatkan masukan dari AMAN, Gus Muhaimin akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden dan menteri terkait serta pihak-pihak berwenang lainnya agar RUU MA bisa gol menjadi sebuah UU sebagai landasan hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI