Kehadiran Puan Maharani di Konferensi Dunia Perkuat Diplomasi Pemerintah Soal Vaksin

Fabiola Febrinastri
Kehadiran Puan Maharani di Konferensi Dunia Perkuat Diplomasi Pemerintah Soal Vaksin
Ketua DPR RI, Dr. (H. C) Puan Maharani. (Dok: DPR)

DPR RI menjadi penyelenggara IPU General Assembly, yang akan digelar di Bali.

Suara.com - Kehadiran Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria, dinilai akan memperkuat diplomasi pemerintah. Terutama mengenai vaksin Covid-19, isu besar yang dibawa Puan dalam pertemuan para ketua parlemen dunia itu.

“Diplomasi parlemen sebagai salah satu fungsi DPR RI yang dilakukan Puan di Austria melapisi fungsi diplomasi vaksin pemerintah,” kata dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Robi Sugara, Sabtu (11/9/2021).

Selain itu, apa yang disampaikan Puan dalam forum-forum di 5WCSP disebut sebagai upaya memperkuat politik luar negeri atau diplomasi Indonesia. Peran diplomasi parlemen melalui forum internasional itu, kata Robi, untuk meningkatkan kerja sama atau hubungan bilateral dengan negara-negara sabahat.

“Ketua DPR memainkan politik kenegaraan terhadap negara-negara produsen vaksin Covid-19 melalui jalur parlemen dengan menyuarakan isu keadilan vaksin. Itu bentuk perjuangan agar pemerintah bisa memperoleh tambahan stok vaksin yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga: Haornas 2021, Ketua DPR Tegaskan Urgensi RUU Sistem Keolahragaan Nasional

Robi mengingatkan pentingnya peran parlemen dalam sebuah negara. Sebab di negara demokrasi, parlemen sebagai legislatif menentukan arah kebijakan eksekutif atau pemerintah.

“Pendekatan langsung Puan kepada ketua parlemen negara produsen vaksin akan membawa keuntungan karena ketua parlemen itu bisa mendorong pemerintah negaranya menyalurkan vaksin ke Indonesia,” sebut Robi.

Di sisi lain, Puan dinilai bisa mengangkat citra Indonesia di luar negeri. Robi menggarisbawahi bagaimana perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut menyampaikan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 Indonesia dalam beberapa kesempatan di Austria, baik saat menjadi pembicara dalam sejumlah forum di 5WCSP maupun ketika melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa ketua parlemen negara lain.

“Puan berhasil menyampaikan pesan bahwa Indonesia mampu menangani gelombang kedua Covid-19. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan negara-negara lain untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia,” ungkap Pengajar Pengkajian Strategik HI itu.

Di konferensi 5 tahunan tersebut, Puan juga berbicara mengenai pembangunan yang lebih hijau dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Cucu Proklamator Bung Karno itu bahkan mengajak negara maju membantu negara berkembang dalam hal pengurangan emisi.

Baca Juga: Nyoman Adhi Dipilih DPR Jadi Anggota BPK, Formappi: Diberikan Gratis atau Ada Imbalan?

“Termasuk juga mengenai keseteraan gender, baik itu perempuan dan laki-laki, dalam kepemimpinan dunia. Kita negara muslim terbesar di mana perempuan tidak menjadi masalah dalam kepemimpinan nasional. Isu-isu yang diangkat Puan membuat Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional,” ucap Robi.

“Pada intinya kehadiran Ketua DPR di pertemuan para ketua parlemen bisa menjembatani aspirasi dan kepentingan Pemerintah dengan negara lain. Dan karena parlemen adalah representasi langsung rakyat, Puan bisa menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia kepada dunia,” sambungnya.

Kehadiran Puan di ajang 5WCSP yang dihadiri 98 dari 108 ketua parlemen berbagai negara itu juga dinilai penting, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam hajat besar forum parlemen internasional mendatang. DPR RI menjadi penyelenggara IPU General Assembly, yang akan digelar di Bali, pada 20-24 Maret 2022.

“Dengan menyampaikan undangan secara langsung kepada para ketua parlemen dunia, Puan membuka peluang tinggi akan suksesnya acara tersebut,” tutup Robi.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI