Kabupaten Bangli Miliki Ketahanan Ekonomi Kuat Hadapi Pandemi
Kabupaten Bangli memiliki segala potensi yang besar melalui produk lokal.
Suara.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyampaikan, Kabupaten Bangli memiliki segala potensi yang besar melalui produk lokal, kearifan lokal, destinasi lokal yang bisa digaungkan di seluruh penjuru dunia.
Hal ini disampaikan Putu pada kegiatan BKSAP SDGs Day di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Selasa (14/9/2021). Kegiatan ini mengangkat tema "Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Pencapaian SDGs dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi".
“Penerapan SDGs itu sangat melekat di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Di sini pembangunan pariwisata secara terfokus dan terpusat, ada 31 desa wisata termasuk yang paling banyak. Artinya keterlibatan masyarakat dalam pariwisata itu penting dan itu poin penting dalam SDGs,” ujar Putu.
Putu mencontohkan salah satu destinasi wisata Danau Batur yang menjadi penyuplai air untuk Bali.
Baca Juga: Komisi VIII DPR Apresiasi Peran Kemensos dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial
"Ini kita harapkan agar dijaga terus. Kita berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi lebih banyak lagi memberikan support terhadap Kabupaten Bangli,” ujarnya.
Politisi dapil Bali ini menekankan, BKSAP menjadi penjuru komunikasi, penjuru untuk melakukan promosi segala kearifan lokal. Segala kekuataan dari daerah yang akan digaungkan di seluruh penjuru dunia tentang bagimana potensi yang ada di Kabupaten Bangli.
“Kita ingin mengangkat Bangli. Mudah-mudahan ke depan kita sinergikan lagi untuk kita bangun kebersamaan. Apapun yang ingin dicapai Bangli dan daerah-daerah lain, kita dukung, kita dorong untuk kita gaungkan dalam diplomasi parlemen di seluruh dunia,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan penyelamatan lingkungan (3P: People, Prosperity, Planet) yang ditargetkan pada 2030. Agenda global ini telah diadopsi oleh 193 negara termasuk Indonesia.
Yang menarik dari implementasi SDGs ini adalah meskipun Mandat SDGs ada di pemerintah pusat, tapi 70 persen kewenangan dalam implementasi SDGs ada di pemerintah daerah. Karena itu, pembangunan di daerah harus sejalan dengan pencapaian 17 target SDGs yang sudah dicanangkan.
Baca Juga: Lapas Kebanyakan Diisi Warga Binaan Narkotika, Anggota DPR Salahkan Penegak Hukum
