Setjen DPR Komitmen Ciptakan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien
Upaya mewujudkan budaya bersih dari korupsi dilakukan melalui pemastian ketaatan pelaporan.
Suara.com - Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berkomitmen untuk terus menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengatakan akan terus mendorong kinerja Setjen DPR RI di 8 area perubahan reformasi birokrasi melalui berbagai hal.
"Melalui manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penguatan organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan yang terpenting adalah pelayanan publik harus terus semuanya didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kekuatan dan kinerjanya," papar Indra saat membuka Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021 oleh Kementrian PAN RB di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Lebih lanjut Indra berharap, dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di 8 area perubahan tersebut, peningkatan-peningkatan dalam berbagai hal yang telah dilakukan selama ini dapat tersampaikan dengan baik, sehingga penilaian terhadap reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI dapat mengalami peningkatan.
"Lembaga DPR ini beda dengan kementerian, pelanggan utama kita adalah Anggota Dewan, dan tentu itu muatan politiknya sangat tinggi, itu yang disampaikan. Jadi tentu kita berharap dalam evaluasi ini semua yang sudah disampaikan oleh penanggung jawab di 8 area perubahan ini, bisa terpotret dengan baik oleh Tim Menpan sehingga nilai RB kita bisa terlihat secara baik peningkatan-peningkatannya," ujarnya.
Baca Juga: Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR, Jokowi Disebut Tunggu Gelaran PON XX
Indra menambahkan, secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DPR telah dilakukan dengan baik seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR sebagai stakeholder utama serta pelayanan terhadap publik yakni masyarakat secara umum. Hal tersebut dapat tercermin dari berbagai capaian yang telah dicapai Setjen DPR RI selama ini.
"Yang pertama, terpenuhinya kepuasan anggota DPR atas dukungan Setjen DPR yang melebihi target dengan nilai kepuasan 3,27 dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, DPR RI telah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI sebanyak 12 kali berturut-turut," tambah Indra.
Selain itu, upaya mewujudkan budaya bersih dari korupsi dilakukan melalui pemastian ketaatan pelaporan yang capaiannya telah mencapai 100 persen baik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Setjen DPR.
Di sisi penguatan pengawasan dengan parameter kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Setjen DPR RI mencapai level 3 dengan kapabilitas APIP melalui Pengukuran Internal Audit Capability model (IACM) mencapai level 3 pada tahun 2020.
"Penghargaan zona integritas wilayah bebas korupsi pada dua unit kerja yaitu Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional dan juga Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Yang keenam, indeks pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah melewati target dengan 3 pencapaian baik," kata Indra.
Baca Juga: Ketua DPR Apresiasi Langkah Pemda Berhati-Hati Selenggarakan PTM
Tahun ini, DPR mendapatkan penghargaan silver winner pada Piala Indonesia Award dalam sub kategori government public relation dari ajang Public Relation Award. DPR juga menerima penghargaan dengan kategori memuaskan sebagai peringkat ke-7 tingkat lembaga negara berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2020.
PPID DPR RI juga meraih penghargaan silver winner untuk kategori website PPID terinovatif tahun 2021 lalu oleh Anugerah Humas Indonesia. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi terhadap/keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat, PPID DPR memperoleh kualifikasi cukup inovatif.
