alexametrics

Dede Yusuf Ungkap Permasalahan Keberpihakan Anggaran di Sulteng

Fabiola Febrinastri
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. (Dok: DPR)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. (Dok: DPR)

Anggaran untuk bidang olahraga di Sulteng memang masih sangat minim.

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan, ada beberapa isu besar yang mengemuka dalam pertemuan antara Tim Kunker Komisi X dengan Pemprov Sulteng dan mitra kerja. Diantaranya permasalahan bantuan pemerintah pusat yang mungkin belum tepat sasaran, infrastruktur pariwisata, kurangnya anggaran untuk pengembangan sarana prasarana olahraga.

"Saya melihat bahwa Pemda beranggapan, adanya UU Ciptaker maka (aturan) bagi hasil tambang ataupun hasil bumi lainnya yang tertarik semua ke pusat. Itu yang membuat mereka tidak bisa melakukan perencanaan yang lebih matang. Karena mereka juga tidak tahu berapa yang didapat. Kalau UU Minerba yang dulu, bagi hasil langsung ke daerah. Sehingga mereka bisa melakukan perencanaan-perencanaan," ujar Dede di Kota Palu, Sulteng, Senin (11/10/2021).

Ia menilai, hal tersebut tidaklah sehat, karena dengan kondisi seperti ini hampir semua pemerintah daerah menjadi melepaskan semua urusan (anggaran daerah) ke pemerintah pusat.

"Hal ini harus dikaji ulang, sudah tepatkah apa yang dilakukan, yaitu menarik semua bagian hasil (tambang) itu ke pusat," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Anak Diperkosa Ayah di Lutim, Anggota DPR Desak Polisi Berpihak ke Korban

Terkait dengan bidang kerja Komisi X DPR, Dede menyatakan akan memperjuangkan alokasi anggarannya bersama dengan pemerintah.

"Tetapi mengenai persoalan lain, seperti soal beasiswa yang terkendala dengan masalah bank yang juga sempat mengemuka dalam pertemuan tadi, kami minta pemerintah harus bisa melakukan mediasi," tuturnya.

Begitu pula dengan masalah Dewan Kesenian, masalah sarana prasarana pariwisata yang semuanya berurusan dengan infrastruktur, semua itu menyangkut biaya yang besar, harus dipikirkan cara lain yang tidak mengandalkan biaya yang besar.

"Menurut saya kita harus dorong Kementerian Pariwisata untuk berpikir melakukan promosi-promosi yang baik yang akan membuat orang datang, baik ada atau tidak infrastruktur. Jika infrastruktur tidak bisa kita siapkan maka yang harus kita lakukan adalah targeted market.

Dede berpendapat, jika promosi itu bisa dilakukan dengan baik maka kita akan dapat mem-bypass soal sarana prasarana dan infrastruktur langsung kepada experience.

Baca Juga: Anggota DPR ke Polres Lutim: Dukung Ibu Korban Pemerkosaan Anak, Jangan Malah Viktimisasi

"Kalau kita berbicara promosi maka yang harus siap adalah paket. Yang disiapkan bukanlah jalan, jembatan, dan lain sebagainya, tetapi paketnya. Paket experience inilah yang dikemas. Selain itu yang juga harus dipersiapkan adalah SDM nya," ucap Dede.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI