Dengarkan Aspirasi Aktivis Perempuan, Puan Maharani: Ini Kekuatan untuk Rampungkan RUU TPKS
Ada belasan aktivis perempuan yang memberikan aspirasi.
Suara.com - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani menerima aspirasi dari sejumlah aktivis perempuan mengenai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ia pun menilai, masukan-masukan yang diterimanya tersebut menjadi spirit tambahan untuk merampungkan RUU inisiatif DPR itu.
Puan melakukan audiensi dengan para tokoh pejuang hak-hak perempuan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2021). Ada belasan aktivis perempuan yang memberikan aspirasi dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, influencer, pejuang HAM, pekerja seni, hingga mahasiswa.
Saat menerima audiensi, Puan didampingi oleh Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati. Sejumlah aktivis perempuan yang hadir seperti dari Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Koalisi Perempuan Indonesia, Maju Perempuan Indonesia (MPI), Badan Riset Nasional (BRIN), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), hingga perwakilan dari Universitas Diponegoro (UNDIP).
“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.
Baca Juga: Puan Maharani: Fungsi Pengawasan DPR akan Efektif Jika Ditindaklanjuti Pemerintah
Puan juga merasa bangga karena banyak perempuan di Indonesia yang peduli dengan nasib sesamanya. Perjuangan kaum perempuan, kata Puan, terasa berbeda karena memiliki ikatan tersendiri.
“Ada pengalaman khas perempuan. Penderitaan kita itu dari awal sampai akhir, sampai katanya anak itu nggak bisa lepas dari ibunya. Betul, karena saya ibu 2 anak dan merasakannya,” terangnya.
Puan mengatakan, RUU TPKS harus hadir sebagai satu payung hukum untuk menjaga serta membuat aman masyarakat, khususnya kaum perempuan. Meski begitu, ia juga menilai pentingnya memperhatikan korban-korban kekerasan seksual dari kelompok masyarakat lainnya seperti kaum lelaki dan disabilitas.
“Karena ada juga laki-laki korban kekerasan seksual. Jadi harapannya adalah RUU TPKS ini nantinya dapat melindungi, memberikan rasa aman, nyaman bukan hanya buat perempuan dan anak tapi seluruh warga Indonesia,” sebut politisi PDI-Perjuangan ini.
Kepada para aktivis, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun menjelaskan perlunya kehati-hatian dalam proses penyelesaian RUU TPKS ke depan. Puan mengingatkan, mekanisme yang harus dilakukan masih cukup panjang usai RUU TPKS disahkan sebagai RUU insiatif DPR RI, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa.
Baca Juga: DPR Cermati Kinerja Kementerian dan Lembaga dalam Optimalkan Penggunaan Anggaran
“Ini harus menjadi undang-undang yang dapat membuat kita bekerja dengan nyaman dan merasa dilindungi, agar UU ini juga dapat melindungi anak hingga cicit kita. Apalagi kita perempuan, jiwa keibuan kita itu akan sangat melekat di manapun kita berada,” ucap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
