Sidang Paripurna Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Jadi Inisiatif DPR

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Sidang Paripurna Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Jadi Inisiatif DPR
Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Paulus saat rapat paripurna di Ruang Sidang Paripurna, Jakarta, Selasa (14/6/2022). (Dok: DPR)

Sembilan fraksi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing.

Suara.com - Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) menjadi RUU usulan DPR RI.

Keputusan itu ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus setelah mendengar pendapat sembilan fraksi saat rapat paripurna di Ruang Sidang Paripurna, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

“Sembilan fraksi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing, kini kami tanyakan apakah RUU usul inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Lodewijk yang disambut persetujuan seluruh peserta sidang paripurna.

Sebelumnya, sembilan fraksi menyampaikan pendapatnya melalui keterangan tertulis. Kesembilan fraksi tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Baca Juga: Ketua DPR Dorong Cuti Ibu Hamil Jadi 6 Bulan Demi Songsong Generasi Emas

Penyampaian pendapat terhadap RUU EBT juga disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan akan dilanjutkan ke pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI