DPR: KPU Perlu Perjelas Mekanisme Pengadaan Rantis untuk Distribusi Logistik Pemilu
Mengingat, rantis harus mampu menembus daerah yang aksesnya sulit dijangkau.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mendukung KPU mendatangkan kendaraan taktis (rantis) maung MV2 4x4 untuk membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024, namun harus diperjelas mekanisme pengadaan kendaraan produksi PT. Pindad tersebut.
Menurut dia, perlu diperjelas apakah jenis kendaraan tersebut memiliki spesifikasi yang mampu menembus daerah yang aksesnya cukup sulit dijangkau di daerah.
"Kalau speknya bisa memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan, tentu kita mendukung demi kelancaran pendistrubusian logistik Pemilu 2024," kata Guspardi di Jakarta, Selasa, (25/10/2022).
Guspardi menegaskan, pengadaan rantis yang akan dipesan KPU harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya keinginan agar bermanfaat dalam rangka membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Baca Juga: Pemilu Brazil: Pesaing Bolsonaro Harapkan Petahana Berbesar Hati Terima Hasil
Dia mengatakan, KPU perlu membuat simulasi tentang mekanisme pengadaan rantis tersebut, apakah nantinya kendaraan itu akan menjadi asset KPU, karena akan muncul biaya perawatan dan biaya lainnya. Atau menurut dia, cukup dengan sistem sewa atau kontrak dengan mengundang pihak ke 3 sebagai vendor, sehingga KPU juga harus memperhitungkan setelah Pemilu 2024, apakah kendaraan MV 2 4x4 masih efektif digunakan menunjang kegiatan KPU atau tidak sehingga bisa terjadi pemborosan anggaran.
"Semuanya harus diperhitungkan dengan cermat. Bagaimanapun, KPU harus tetap berhati-hati menggunakan anggaran pemilu dengan tetap berpedoman pada prinsip efektifitas dan efisiensi," katanya.
Dia mengatakan, rantis maung MV2 4x4 adalah karya anak bangsa dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah lebih 80 persen sehingga akan mendukung program pemerintah bangga menggunakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, dia brharap, produk dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan komitmen tersebut harus didukung setiap instansi dan lembaga.
Guspardi juga meminta KPU segera memetakan daerah mana saja di seluruh Indonesia yang dikategorikan daerah terpencil, terluar dan terisolir.
"Perlu juga pihak KPU melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan PT. Pindad memproduksi rantis maung ini sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diperlukan KPU," ujarnya.
Baca Juga: Kemenkes Didesak Segera Tangani Kasus Gagal Ginjal Akut
