Soal Pembatalan Indonesia Tuan Rumah U20 2023, Fadli Zon: FIFA Terapkan Standar Ganda Soal Israel
FIFA menyebutkan pembatalan ini dikarenakan situasi terkini di dalam negeri Indonesia.
Suara.com - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), pada Rabu (29/32023), secara resmi telah mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam keterangan tertulis di laman resminya, FIFA menyebutkan pembatalan ini dikarenakan ‘situasi terkini’ di dalam negeri Indonesia.
Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, yang dimaksud dengan situasi terkini FIFA tersebut pun tak jelas dan terkesan menutupi apa yang dimaksudnya. Namun salah satu situasi terkini, menurutnya, bisa saja soal ramainya penolakan berbagai kalangan atas rencana kedatangan Timnas Israel U20 ke Indonesia.
Sebagai organisasi sepakbola sejagat, menurut Fadli, FIFA mestinya bisa mengakomodasi kepentingan semua negara, termasuk memahami bahwa bagi sejumlah negara, terutama sebagian negara muslim, Israel bukan hanya sekedar isu olahraga, melainkan merupakan isu politik dan kemanusiaan yang serius.
Ia menilai, tak seharusnya FIFA menempatkan atau memaksakan aturannya pada posisi lebih tinggi daripada aturan hukum, bahkan konstitusi sebuah negara.
Baca Juga: Terima Delegasi Ukraina, BKSAP Dukung Upaya Ukraina Mewujudkan Perdamaian
“Membela kepentingan Israel, sembari mengabaikan aspirasi negara-negara lain yang punya garis politik tegas terhadap Israel, membuat FIFA punya standar ganda dalam politik sepakbola,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (30/3/2023).
Sayangnya, menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, selama ini FIFA memang telah menerapkan standar ganda dalam politik sepakbola. Setidaknya, ada dua alasan mengapa FIFA dianggap demikian. Pertama, FIFA terlihat tak konsisten dengan larangan politisasi sepakbola.
"Ketika FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi pelarangan terhadap tim nasional serta klub Rusia untuk berpartisipasi dalam semua kompetisi di bawah FIFA dan UEFA, serta melarang klub dan timnas Belarusia untuk melakukan pertandingan di kandang sendiri sebagai sanksi atas dukungan mereka terhadap Rusia dalam perang Ukraina, apakah itu bukan pelarangan yang bersifat politik?" ujarnya.
Suka atau tidak suka, lanjut Fadli, sepakbola sebenarnya tak pernah bisa dipisahkan dari soal politik. Olahraga ini, yang bisa menghimpun jutaan massa dan miliaran penonton, memang bisa jadi panggung politik strategis.
"Sehingga aturan yang menuntut agar kita tidak mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik adalah aturan yang tidak masuk akal, terutama karena FIFA sendiri terbukti tak mentaatinya," lanjutnya.
Baca Juga: Konferensi SEAPAC: Transparansi Keuangan Politik Sebagai Bagian Esensial dalam Pemberantasan Korupsi
Kedua, FIFA menuntut semua negara agar berlaku fair terhadap atlet Israel, padahal Israel sendiri tak pernah berlaku fair terhadap atlet dan dunia olahraga Palestina. Meski tidak banyak diekspos oleh media arus utama internasional, bukan rahasia lagi militer Israel sejak lama telah menjadikan bidang olahraga serta para atlet Palestina sebagai target serangan mereka.
