Sosialisasi MKD DPR ke Bogor, Sartono Tekankan Hak Imunitas Wakil Rakyat
Hal ini diyakini karena banyaknya pengaduan di MKD DPR oleh anggota DPRD, atas pemberian sanksi pidana setelah mereka memberikan pengawasan ketat terhadap mitra kerja.
Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Sartono menilai penting memberikan sosialisasi mengenai hak imunitas wakil rakyat kepada anggota dewan di daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal ini diyakini karena banyaknya pengaduan di MKD DPR oleh anggota DPRD, atas pemberian sanksi pidana setelah mereka memberikan pengawasan ketat terhadap mitra kerja.
"Supaya kalau mitra-mitra DPRD di daerah itu menyampaikan kritis sesuai dengan tugas dan fungsinya ya jangan dipidanakan. Kurang lebih begitu, karena dia fungsinya (pengawasan) begitu.
Nah ini supaya tidak terjadi lagi, sosialisasi ini untuk mempersiapkan, untuk men-transformasikan kebijakan keputusan hasil sementara MKD DPR RI perihal hak imunitas supaya mereka (DPRD) kritis, tetap menyampaikan-permasalahan rakyat, supaya tidak dipidanakan oleh orang yang tidak senang," jelas Sartono kepada Parlementaria usai memimpin Tim Kunjungan Kerja MKD ke DPRD Bogor, Rabu, (12/04/2023).
Sosialisasi ini diselenggarakan setelah sebelumnya, MKD DPR menyelenggarakan pertemuan dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung untuk menyepakati sikap atas banyaknya aduan tersebut. Sartono juga menilai jika hal ini terus dilakukan akan menciderai hak imunitas dan fungsi pengawasan wakil rakyat. (DPR RI)
