Gedung Baru DPR, Alun-alun Demokrasi dan Gagasan Soekarno
Presiden Soekarno pada 1954 lalu pernah mempresentasikan denah pembangunan The Conefo Project.
Suara.com - DPR RI berencana membangun alun-alun demokrasi, yakni lapangan terbuka tempat masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya kepada pimpinan dan wakil rakyat.
"Kami berencana ingin membangun ruang terbuka, tempat para elemen masyarakat termasuk demontrans, menyampaikan aspirasinya," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Pada kesempatan yang juga dihadiri Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, serta Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas, itu Fahri menjelaskan, Kompleks Senayan adalah kompleks bersejarah.
Fahri menjelaskan, Presiden Soekarno pada Mei 1954 mempresentasikan denah pembangunan The Conefo Project. Conefo, kata dia, adalah gagasan Presiden Soekarno untuk membangun kekuatan baru yang beranggotakan negara-negara berkembang, untuk mengimbangi dua kekuatan blok saat itu yakni Blok Uni Soviet dan Blok Amerikat Serikat (AS).
"Presiden Soekarno sudah menggagas dan menyiapkan desain pembangunan Gedung Conefo di Senayan, untuk bersama-sama negara berkembang menjadi penyeimbang Blok Barat dan Blok Timur," paparnya.
Menurut Fahri, Presiden Soekarno sudah membangun gedung di Senayan, tapi lantas pelaksanaan Conefo batal. Gedung yang ada saat itu pun kemudian digunakan oleh MPR dan DPR. Terkait dengan desain Conefo itulah, menurut Fahri, DPR RI kini ingin melanjutkan pembangunan gedung.
"Kami sudah mendiskusikannya dengan para ahli di perguruan tinggi," katanya.
Menurut Fahri, dari diskusi tersebut, pimpinan DPR RI salah satunya merencanakan membangun ruang terbuka yang diberi nama alun-alun demokrasi, sebagai tempat elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI. Apalagi selama ini menurutnya, demo-demo yang dilakukan sering merusak pagar dan tanaman di bagian depan Kompleks DPR RI, selain juga lokasinya memang sangat jauh dari tempat pimpinan dan anggota DPR RI.
Dengan dibangunnya alun-alun demokrasi, menurut Fahri lagi, maka para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya tidak akan sampai merusak pagar DPR. Masyarakat dan pengunjuk rasa juga diharapkan dapat berkomunikasi lebih baik dengan pimpinan dan anggota DPR. [Antara]
