Paripurna ke-34, DPR Pertanyakan Dana Keamanan Pilkada Serentak
Laporan dari BPK dianggap dapat menjadi salah satu faktor yang menunjang penyusunan RAPBN 2016.
Suara.com - Rapat Paripurna ke-34 DPR yang digelar Kamis (25/6/2015), membahas tentang laporan pertanggungjawaban dari Menteri Keuangan (Menkeu) untuk serapan belanja negara periode tahun 2014. Rapat paripurna di Gedung Nusantara II yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan, itu juga mengagendakan pendapat fraksi-fraksi tentang RUU Tapera dan RUU Penjaminan.
Seusai Menkeu menyampaikan laporan belanja negara pada tahun 2014, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyampaikan beberapa masukan kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro menyangkut laporan tersebut. Salah satunya adalah tentang alokasi dana keamanan untuk menjaga pelaksanaan pilkada serentak.
Secara umum, Azis menyampaikan bahwa menurutnya, laporan dari BPK dapat menjadi salah satu faktor yang menunjang penyusunan RAPBN 2016. Namun sementara itu, dia juga mempertanyakan tentang kesiapan pemerintah mengenai pilkada serentak pada Desember mendatang.
"Laporan dari BPK juga akan menjadi tolok ukur yang akan jadi pertimbangan untuk pengajuan RAPBN 2016," ujar Azis.
"Ini alokasi dana untuk keamanan (pelaksanaan pilkada), apakah akan dimasukkan ke APBN 2016? Dan kalau memang dimasukkan, tolong beri tahu kami berapa besarannya, biar bisa kami diskusikan," tambahnya.
