DPR: Kementan dan Kemendag Harus Benahi Manajemen Stok Daging
"Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai," katanya.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta pemerintah memperhatikan kenaikan harga daging sapi yang dampaknya membuat pedagang daging mogok jualan. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dinilai menjadi yang paling bertanggungjawab dalam peristiwa ini.
"Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus membenahi manajemen stock, distribusi, dan tata niaga daging sapi. Kenaikan harga daging sapi yang sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat tentu akan memukul para pedagang daging sapi dan pengusaha sapi potong, wajar mereka mengeluh dan bahkan mogok berjualan," kata Herman, Selasa (11/8/2015).
Politisi Demokrat ini menilai kecermatan pemerintah dalam menghitung, merencanakan, dan mengontrol stok nasional akan mengurangi resiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar.
"Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien. Sarana Transportasi untuk sapi berbeda dengan sarana transportasi lainnya. Jadi jika sentra pengembangan sapi adalah provinsi Bali, NTB, NTT, dan Papua, maka apakah ada jaminan bisa dengan harga komperitif sampai ke Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi. Mungkin saja lebih murah di supply dari Australia, sehingga para pelaku usaha lebih memilih impor," paparnya.
Dia menambahkan berkaitan dengan tata niaga, pemerintah diminta segera menetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani yang berskala kecil. Amburadulnya tata niaga komoditas pertanian, menurutnya, juga menyebabkan sulitnya mencapai swasembada dan menyejahterakan petani.
Herman melihat, dalam masalah daging sapi ini pemerintah menuding adanya mafia, kartel, spekulan, pedagang nakal, penimbun dan importir nakal. Padahal kebijakan daging ini diatur oleh pemerintah sendiri.
"Tangkap saja jika ada yang bermain-main dengan pangan rakyat, karena UU 18 tahun 2012 tentang pangan sudah memberikan kewenangan untuk menghukum pelakunya," katanya.
Secara pribadi, Herman melihat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dari masa ini. Karenanya, kebijakan SBY bisa dilanjutkan dengan penyempurnaan di pemerintahan saat ini.
"Dalam pandangan saya sebaiknya arah kebijakan pencapaian swasembada pangan yang pernah dicanangkan pada pemerintahan presiden SBY dilanjutkan dan tentu dengan penyempurnaan, karena potensi dan anggarannya ada, tinggal kesungguhan pemerintah kembali kepada komitmen dan arah kebijakan pangan yang tertuang dalam UU no 18 tahun 2012, yaitu mencapai Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan, dan Keamanan Pangan," ujarnya.
