DPR Meminta Menteri Keuangan Menjaga Stabilitas Ekonomi
Dalam rapat, Menteri Keuangan mengatakan ada lima poin kebijakan untuk langkah perbaikan pada RAPBN 2016.
Suara.com - DPR rapat paripurna dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di gedung Nusantara II, DPR, Selasa (25/8/2015). Rapat tersebut mengagendakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPR tentang RAPBN 2016.
Dalam rapat, Menteri Keuangan mengatakan ada lima poin kebijakan untuk langkah perbaikan pada RAPBN 2016. Kebijakan tersebut di antaranya meningkatkan transfer ke daerah secara signifikan.
"Untuk pertamakalinya dalam APBN transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari anggaran kementerian. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat pembangunan di daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal," kata Bambang.
Selanjutnya, pengalihan belanja yang kurang produktif ke belanja yang lebih produktif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad setuju dengan pemaparan Menteri Keuangan. Namun, menurutnya, selain pemaparan mengenai RAPBN, Menteri Keuangan juga diminta menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri saat ini.
"Saya apresiasi pemaparan Pak Menteri mengenai APBN itu. Tapi selain itu, kami minta stabilitas dan fundamental ekonomi Indonesia saat ini harus dijaga," kata Fadel.
Oleh karena itu, Fadel meminta Bambang membentuk crisis centre.
"Kami minta bersama tiga menteri,menteri keuangan menteri ekonomi dan menteri Bapenas agar membentuk krisis center untuk membuat matriks," tambahnya.
Ia juga mengatakan Komisi XI mendesak pemerintah agar Indonesia jangan sampai memasuki era krisis.
"Kami Komisi XI juga meminta kepada Pak Menteri agar Indonesia ini jangan sampai memasuki era krisis lagi. Kita harus cari cara bersama untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita," kata politisi Golkar.
