RUU Kebudayaan Diharap Dapat Berikan Payung Hukum bagi Seniman
RUU ini juga disebut sebagai implementasi dari program revolusi mental.
Suara.com - Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) kebudayaan merupakan ibu dari beberapa Undang-Undang.
"RUU ini merupakan ibu dari beberapa Undang-Undang, seperti UU tentang perfilman, UU tentang kepariwisataan dan UU tentang cagar budaya," kata Anang di ruang Fraksi Partai Hanura, di gedung Nusantara I DPR lantai 16, Kamis (27/8/2015).
Politisi PAN itu juga mengatakan, banyak masukan yang diterima oleh Komisi X dari masyarakat dan budayawan. Salah satu masukan tersebut tentang asuransi pemain film.
"Banyak masukan yang sudah kami terima, salah satunya mengenai asuransi pemain film kita. Kita juga belum memiliki UU tentang musik, padahal potensi musik Indonesia sangat besar," tambahnya.
Anang juga mengatakan, bahwa RUU kebudayaan bukan mengatur ekspresi budaya. Namun menurutnya, RUU tersebut lebih menekankan ke perlindungan terhadap kebudayaan Indonesia.
"Sekali lagi kita tekankan, RUU ini bukan bermaksud mengatur ekspresi budaya. Nggak bisa ekspresi budaya itu diatur karena ekspresi itu lebih ke jiwa. Ini lebih mengatur ke perlindungan kebudayaannya itu sendiri," katanya.
Di saat yang sama anggota Komisi X DPR dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, RUU Kebudayaan merupakan implementasi dari program revolusi mental.
"Salah satu revolusi mental adalah revolusi budaya. RUU ini juga untuk melindungi produk kebudayaan Indonesia," kata Dadang.
Dalam diskusi tersebut, hadir sastrawan Yudhistira Massardi. Ia mengatakan, bahwa dia setuju dengan RUU kebudayaan. Karena menurutnya bangsa Indonesia punya banyak budaya yang harus disediakan payung hukum.
"Kebudayaan Indonesia harus punya payung hukum. Karena kita bukan bangsa yang harus terbenam, kita bangsa yang harus bangkit," katanya.
