DPR Minta Kinerja KPK Lebih Transparan
Upaya transparansi tersebut merupakan wujud dari asas keterbukaan KPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Komisi dapat bekerja lebih transparan. Hal tersebut disampaikan Nasir mengingat anggaran KPK lebih besar dibandingkan anggaran penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian dan kejaksaan.
Permintaan ini disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisis III dengan KPK, BNN, dan PPATK dalam agenda pembahasan evaluasi anggaran 2015 dan rencana anggaran 2016.
"Kinerja penyidik KPK yang kerap dipertanyakan dalam beberapa kasus belakangan ini, tentu menjadi pertanyaan publik terkait mekanisme rekruitmen dan standard operational prosedure apa yang digunakan pegawai KPK selama ini," kata Nasir.
Oleh karena, menurut Nasir, upaya transparansi tersebut merupakan wujud dari asas keterbukaan KPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Untuk itu, Nasir meminta adanya audit kinerja KPK untuk membuka ruang kritik dan masukan terhadap komisi antirasuah tersebut selama ini.
"Audit itu penting untuk memastikan sejauh mana tingkat ketaatan KPK terhadap SOP mereka dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku," ujar Nasir.
Dengan adanya audit ini, lanjut Nasir, pegawai KPK tidak lagi bekerja pada ruang gelap dan membuat sistem pemberantasan korupsi menjadi terang benderang.
"Diharapkan tidak ada lagi ruang gelap di tubuh KPK, dan tidak ada lagi isu yang disebarkan mantan pegawai KPK terkait sisi internal KPK," kata politisi PKS dari daerah pemilihan Aceh tersebut.
Hasil audit ini nantinya, menurut Nasir, akan dijadikan inisiatif bagi komisi III untuk melakukan audit kinerja KPK.
"Hasil audit ini nantinya dapat digunakan anggota Komisi III saat melakukan uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK yang akan dilakukan bulan depan," kata Nasir.
