DPR Dorong Pemerintah Terima Bantuan Asing untuk Tangani Asap
"Bantuan asing selama tidak berkaitan intervensi politik dan sebagainya iyakan saja," kata Agus.
Suara.com - DPR mendorong pemerintah menerima bantuan negara lain untuk penanganan asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera.
"Kalau pemerintah tidak mampu, ya kita harus minta bantuan juga atau kalau ada tawaran kita terima, kalau kecelakaan pesawat juga ada bantuan," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di DPR, Jumat (9/10/2015).
Menurut dia tidak ada masalah pemerintah menerima bantuan asing untuk kasus ini, mengingat masyarakat mendesak diselamatkan dari dampak asap.
"Masalah bantuan itu biasa, bencana di mana-mana kita saling membantu. Indonesia kalau ada bencana di negara lain juga membantu. Terlambat sih, harusnya dari waktu itu, pemerintah merasa mampu tapi ternyata tidak mampu," ujar politisi Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menambahkan bantuan asing untuk menangani penanganan asap bisa diterima asalkan tidak diikuti motif politik.
"Bantuan asing selama tidak berkaitan intervensi politik dan sebagainya iyakan saja," kata Agus.
Agus kemudian menyoroti kurangnya sinergitas kementerian dan lembaga dalam menangani asap.
"Selama ini kementerian bekerja sendiri sendiri. BNPB sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sendiri, akhirnya nggak sinergi. Kami dorong semua disinergikan, termasuk bantuan asing disinergikan, sehingga dampak asap bisa tuntas," ujar politisi Partai Demokrat.
