Fadli Zon: Pemerintah Tak Boleh Minta Maaf ke PKI

Suara.com - Hari ini, Senin (2/5/2016), Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menerima kedatangan sejumlah tokoh masyarakat yang menolak simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin dan Selasa (18-19/4/2016) lalu.

Tokoh masyarakat menganggap simposium yang penyelenggaraannya didukung pemerintah tersebut sarat dengan muatan politis dan tidak menggunakan pendekatan sejarah.

"Ya maksudnya dianggap bahwa simposium itu terlalu politis, bukan kepada pendekatan kesejarahan," kata Fadli usai ditemui para tokoh di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Fadli mengatakan para tokoh masyarakat yang menemuinya tadi menyatakan menolak kalau pemerintah sampai meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Sebab, kata dia, itu bisa menimbulkan implikasi yang panjang.

Fadli secara pribadi juga akan menolak kalau pemerintah minta maaf kepada PKI.

"Upaya pemerintah, dari rumor mau minta maaf kepada PKI sehingga mereka (tokoh masyarakat) menolak permintaan maaf itu, karena menimbulkan implikasi-implikasi yang panjang, artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah selama 50 tahun tentang Orde Baru kesalahan, jika Pemerintah itu minta maaf pendapat saya juga demikian," katanya.

Fadli menegaskan pemerintah tidak boleh meminta maaf kepada PKI.

"Tidak bisa pemerintah meminta maaf kepada PKI, apa urusannya? karena yang memberontak PKI, yang melakukan pembantaian itu juga PKI," kata dia.

Kejadian tahun 1965, kata dia, merupakan pembalasan dari masyarakat kepada PKI.

"Kemudian ada pembalasan dari masyarakat dari berbagai latar belakang organisasi ketika itu, dan ini juga sebelumnya PKI sudah berontak, dari tahun 1948. Sampai Soekarno-Hatta mengultimatum, pilih Soekarno-Hatta atau PKI musuh?" kata dia.