DPR: 208 TKI Terancam Mati, Anggaran BNP2TKI Malah Dipotong
Harusnya Kementerian Keuangan tidak gebyah uyah dalam memotong anggaran, katanya.
Suara.com - Menurut data Kementerian Luar Negeri saat ini ada 208 tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara, termasuk 154 orang di Malaysia.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago heran dengan sikap pemerintah yang menurutnya kurang serius melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Begitu banyak permasalahan TKI yang harus diperhatikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah dinilai justru mengurangi alokasi anggaran badan tersebut mencapai 16 persen pada APBN Perubahan 2016," kata Irma, di gedung Nusantara I, komplek DPR, Jumat (10/06/2016).
Padahal, menurut Irma, anggaran untuk BNP2TKI untuk sosialisasi, baik tentang rekrutmen, pendidikan, dan mekanisme perlindungan masih belum memadai. Apalagi bila dikaitkan dengan devisa yang dihasilkan para TKI.
Menurut Irma harusnya Kementerian Keuangan tidak gebyah uyah dalam memotong anggaran. Untuk badan atau kementerian yang anggarannya sudah sangat terbatas, sebaiknya tidak dipangkas.
"Pemangkasan anggaran dapat dilakukan pada kementerian atau lembaga yang anggarannya besar dan penyerapannya tidak maksimal," tutur Irma.
Menurut Irma pemangkasan anggaran belanja perlindungan TKI yang sudah minimal tidak sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara di luar negeri.
Padahal, kata Irma, negara sebagaimana diatur dalam konstitusi berkewajiban melindungi warga negara Indonesia dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Seharusnya, mandat Konstitusi dijalankan oleh Negara untuk melindungi WNI, salah satunya anggaran belanja yang memadai untuk perlindungan TKI melalui BNP2TKI," kata Irma.
