DPR Akan Minta Kemenkes Sebut Nama Instansi Pakai Vaksin Palsu
DPR rapat kerja dengan Kemenkes, BPOM hingga Kabareskrim.
Hari ini, Kamis (14/7/2016) Komisi IX DPR RI akan meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk menyebutkan nama-nama instansi atau fasilitas kesehatan yang menggunakan vaksin palsu.
Permintaan itu akan diutarakan oleh Komisi IX saat rapat kerja dengn Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kabareskrim, PT. Bio Farma dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada siang hari ini, pukul 14.00 Wib.
"Pemerintah diharapkan dapat membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu," kata Anggota Komisi IX DPR, dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (14/7/2016)
Lebih jauh, kata Saleh, Komisi IX juga akan meminta keterangan sejauh mana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait alasan para instansi pengguna vaksin palsu tersebut.
"Perlu juga penjelasan tambahan apakah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menggunakannya secara tidak sengaja atau sengaja," tutur Saleh.
Selain itu, Komisi IX juga akan mendesak Kementerian Kesehatan dan Bareskrim untuk membuka jaringan sindikat penyebaran vaksin palsu tersebut.
"Pemerintah diharapkan dapat mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin tersebut," kata dia lalu menambahkan, "Termasuk di dalamnya jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut."
